KLIKJATIM.Com | Malang - Komisi II DPR RI mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Malang, melalui edukasi secara masif kepada masyarakat.
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad melalui keterangan resmi yang diterima di Kabupaten Malang, Senin, mengatakan, masyarakat harus mendapatkan pemahaman utuh terhadap PTSL yang merupakan program strategis nasional untuk bidang pertanahan.
"Pelaksanaan acara ini salah satunya untuk mempercepat pemahaman serta realisasi program pertanahan yang telah menjadi prioritas nasional di wilayah Jawa Timur kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Malang," kata Ali Ahmad.
Dia menyampaikan apabila melihat dari sisi kinerja, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah melakukan upaya maksimal membantu masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah melalui program PTSL sebagai bagian komponen Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu atau Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Oleh karena itu, agar kinerja tersebut semakin optimal, maka Kanwil BPN Jawa Timur maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Malang membutuhkan peran masyarakat dalam membantu mempercepat proses perampungan program nasional ini.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Muhammad Naim mengatakan pihaknya terus mendorong Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk mengakselerasi penyelesaian program PTSL.
Baca juga: Udara Kabur di Malang, MPM Honda Jatim Bagikan Tips Berkendara Tetap #Cari_Aman
Tak hanya itu, dia turut mengingatkan kantor pertanahan setempat agar meningkatkan transformasi layanan pertanahan.
"Dengan dukungan dari Komisi II DPR RI, kami siap untuk mendukung Program Strategis Nasional ini dengan semangat gotong royong, integritas, dan tanggung jawab," ujar dia.
Khusus Kabupaten Malang, target PTSL mencapai 45 ribu bidang tanah, dari jumlah itu sebanyak 37.090 bidang tanah telah dilakukan pemberkasan.
Pihaknya memastikan akan terus melakukan pengawasan demi mewujudkan tata kelola pertanahan di Jawa Timur.
"Sehingga pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, modern, dan berkeadilan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," kata dia.
Editor : Wahyudi