KLIKJATIM.Com | Jember – Persoalan kemacetan, banjir, dan pengelolaan sampah menjadi tiga isu yang paling mendominasi dalam Survei Persepsi dan Prioritas Masalah Masyarakat Perkotaan Kabupaten Jember 2026 yang dirilis oleh PAR Strategy Center (PSC).
Survei yang menyasar 187 responden di tiga kecamatan perkotaan—Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang—tersebut dilaksanakan pada 15 Mei hingga 30 Juni 2026. Hasil analisis memetakan lima persoalan utama yang paling dikeluhkan masyarakat, yakni kemacetan, banjir, tata kelola sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta jaminan keamanan.
Baca juga: Lewat Revolusi 888, SGN Pacu Kinerja Pabrik Gula Hingga Tembus Rendemen 8 Persen
Secara umum, masalah sampah dan lingkungan menjadi keluhan yang paling banyak disebut oleh 105 responden, disusul tingginya harga kebutuhan pokok (90 responden), isu keamanan (80 responden), biaya hidup (70 responden), banjir (67 responden), dan kemacetan (63 responden).
Namun, saat responden diminta mengerucutkan menjadi tiga persoalan paling mendesak untuk segera ditangani, kemacetan dan banjir melonjak ke posisi teratas dengan masing-masing dipilih oleh 85 responden. Isu keamanan menyusul dengan 72 responden, harga kebutuhan pokok 61 responden, serta tingkat pengangguran 30 responden.
Peneliti Utama PAR Strategy Center (PSC), Ahmad Deni Rofiqi, memaparkan bahwa potret masalah di kawasan perkotaan Jember kini semakin kompleks dan saling terhubung.
"Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat persoalan perkotaan sebagai isu yang berdiri sendiri. Kemacetan, banjir, sampah, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga keamanan saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi," ujar Deni saat konferensi pers di salah satu kafe di Jember, Sabtu (8/8/2026).
Dalam laporannya, PSC mengurai berbagai faktor pemicu di balik tiga masalah utama tersebut.
Baca juga: Semarakkan HUT ke-81 RI, Bupati Yes Buka Sound Festival Kemerdekaan 2026 di Kawasan Gajah Mada
Mulai kemacetan lalu lintas yang dipicu oleh pesatnya pertumbuhan mobilitas kendaraan dan aktivitas perdagangan yang belum diimbangi manajemen lalu lintas optimal. Kawasan Simpang Patrang dan Simpang Mangli menjadi dua titik krusial yang disorot.
Juga ancaman banjir, dimana berdasarkan data BPS dan BPBD Jember, tren banjir meningkat tajam dari 11 kejadian pada 2023, melonjak menjadi 31 kejadian pada 2024, hingga mencatatkan 78 kejadian sepanjang tahun 2025.
Serta pengelolaan sampah dimana sorotan publik makin menguat seiring kebijakan Pemkab Jember yang menghentikan penerimaan sampah organik di TPA Pakusari per 1 Juni 2026.
Baca juga: Viral Video Dugaan Bullying Siswi SD di Jember, Dipicu Masalah TikTok dan Cinta Monyet
Deni yang juga mantan jurnalis di Jember menilai penanganan ketiga persoalan tersebut memerlukan pendekatan holistik, mulai dari rekayasa lalu lintas, modernisasi drainase, hingga penguatan bank sampah dan pengomposan dari sumbernya.
Meskipun menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling di kawasan perkotaan, Deni menegaskan bahwa temuan di lapangan memiliki konteks dan faktor pendukung yang valid.
"Dari hasil laporan kami, lima masalah utama ini memiliki konteks yang jelas dan memang dirasakan nyata oleh warga. Hasil ini kami rekomendasikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik berbasis data, khususnya untuk menghadapi kompleksnya perkembangan kawasan perkotaan di Jember," pungkas Deni.
Editor : Fatih