KLIKJATIM.Com | Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 sebesar Rp5,1 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp1,3 triliun dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp6,4 triliun.
Penurunan itu melanjutkan tren penyusutan APBD dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, APBD Bojonegoro tercatat sebesar Rp8,2 triliun, kemudian menurun menjadi Rp7,8 triliun pada 2025, kembali turun menjadi Rp6,4 triliun pada 2026, dan diperkirakan hanya tersisa Rp5,1 triliun pada 2027.
Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan kapasitas fiskal daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bojonegoro menyusun strategi pembangunan yang lebih efisien dengan mengoptimalkan pendapatan daerah serta menjaga keberlangsungan program-program prioritas.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menegaskan arah pembangunan daerah tidak akan berubah meski ruang fiskal semakin terbatas.
Menurutnya, pemerintah tetap memfokuskan pembangunan pada lima sasaran utama, yakni menekan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, serta memperkuat konektivitas wilayah dan upaya penanggulangan bencana.
Baca juga: Bikin Resah Kampung, Warga Bojonegoro Gerebek Pasangan Kumpul Kebo
"Seluruh program tersebut juga diselaraskan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita," ujar Helmy, Kamis (23/7/2026).
Di tengah perlambatan sektor pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 8,78 persen, sektor pertanian justru menunjukkan kinerja positif. Pada triwulan I 2026, sektor pertanian mencatat pertumbuhan sebesar 11,38 persen secara tahunan (year on year), sehingga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Baca juga: Dorong Swasembada Pangan, Bupati Wahono Serahkan Bantuan untuk 99 Poktan di Bojonegoro
Pemkab Bojonegoro memastikan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Selain itu, APBD 2027 juga akan mengakomodasi berbagai belanja wajib yang bersifat mengikat, di antaranya pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan, Universal Health Coverage (UHC), Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, serta program beasiswa.
Editor : Abdul Aziz Qomar