KLIKJATIM.Com | Surabaya -Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberi perhatian khusus terhadap sejumlah daerah yang menjadi lumbung pangan selama musim kemarau dalam upaya memitigasi dampak kekeringan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut ada lima daerah yang menjadi fokus mengantisipasi kekeringan dan menjaga produksi hasil pangan.
Hal itu dipaparkan Emil dalam “Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026” di Surabaya pada Selasa (7/4/2026).
“Relatif semua punya kerawanan titik-titik kerawanan kering ya. Ada spot-spot yang punya kerawanan. Yang pasti tentunya kan lumbung-lumbung padi itu kan ini juga akan terpengaruh ya dan merata,” kata Emil.
Lima daerah tersebut seperti Kabupaten Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo hingga Madiun. Namun Emil menyebut hampir semua wilayah memiliki dampak potensi kekeringan yang sama.
Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau mulai melanda wilayah Jatim pada bulan April dan semua daerah bakal merasakan puncaknya pada Agustus.
Baca juga: Ratusan Bikers Honda Ramaikan Vario Street Nation di Surabaya, Perkenalkan Vario 125 Street
“Relatif tersebar dan semuanya punya kerawanan terkait kekeringan. Hanya tinggal timing-nya aja ada yang Juni sudah mulai merasakan tapi yang serentak itu terjadi di Agustus.”
Kemudian sebagai langkah jangka panjang, Pemprov Jatim telah mengoperasikan lebih dari 2.000 sumur bor dalam dua tahun terakhir, dengan tambahan 1.800 unit pada tahun ini.
Selain itu bendungan di sejumlah wilayah seperti Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk dan Bojonegoro bakal dimaksimalkan sebagai tandon air cadangan.
Baca juga: Perekaman Data E-KTP Kota Surabaya Capai 99,68 Persen
“Kerawanan kekeringan diprediksi merata di wilayah lumbung pangan, mulai dari Banyuwangi di ujung timur, kawasan Pantura, hingga wilayah Mataraman seperti Ngawi dan Madiun,” ujarnya.
Selain ketersediaan air, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian serius. Dalam hal ini, Emil menyebuy pentingnya respon cepat dan penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan.
”Langkah mitigasi paling efektif adalah pemadaman darat sedini mungkin sebelum api menjalar ke lereng yang sulit dijangkau,” terangnya
Editor : Wahyudi