KLIKJATIM.Com | Sumenep – Program pasar murah bertajuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Etalase Pengendali Inflasi Kab/Kota (EPIK) Mobile yang digelar kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuai antusiasme tinggi.
Namun, di balik kerumunan warga yang memadati lokasi, program ini menyisakan catatan karena belum menyentuh masyarakat di wilayah kepulauan.
Baca juga: Program ESDM Dipertanyakan, 5 Motor Listrik Konversi Pemkab Jember Diduga Mangkrak dan Tak Terawat
Kegiatan yang dilaksanakan di sisi timur Taman Bunga, Kecamatan Kota Sumenep, pada Rabu (25/2/2026) ini hanya berlangsung selama satu hari dan terpusat di wilayah daratan saja. Hal ini kontras dengan kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki sembilan kecamatan kepulauan.
Kepala Bagian Perekonomian, Energi, dan Sumber Daya Alam (ESDA) Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengakui bahwa untuk saat ini program HBKN EPIK Mobile belum memungkinkan untuk menjangkau kepulauan. Faktor biaya logistik dan perhitungan teknis pengiriman komoditas menjadi kendala utama.
“Belum memungkinkan, tapi nanti kita akan coba melalui dinas teknis, melibatkan Forpimka di masing-masing kepulauan untuk bisa memberikan kegiatan seperti ini,” jelas Dadang saat ditemui di lokasi kegiatan.
Sebagai langkah alternatif guna menekan disparitas harga antara daratan dan pulau, Pemkab Sumenep tengah menyiapkan skema subsidi ongkos angkut.
Baca juga: Pecahkan Rekor Sejarah! Misi Dagang Jatim di Malaysia Tembus Transaksi Rp15,25 Triliun
“Jadi untuk kepulauan, kita kemarin sudah melakukan beberapa upaya, dalam rangka bisa memberikan harga komoditas yang relatif sama dengan daratan, yaitu dengan menggunakan metode subsidi ongkos angkut,” tambah Dadang.
Dalam kegiatan ini, Pemprov Jatim menyediakan pasokan pangan berupa 200 sak beras premium, 200 karung beras medium, 60 karton MinyaKita, serta 500 kilogram gula pasir. Meski bantuan datang dari provinsi, penentuan titik lokasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
Perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur, Hesti, menegaskan bahwa teknis pelaksanaan di tingkat kabupaten sepenuhnya merupakan kewenangan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setempat.
Baca juga: Apresiasi Perjuangan Atlet, KONI Sampang Guyur Reward bagi Peraih Medali Porprov Jatim 2025
“Teknis pelaksanaan di kabupaten, termasuk lokasi, izin dan jadwal, itu dari TPID Sumenep,” kata Hesti. Ia juga mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada agenda resmi untuk memboyong HBKN EPIK Mobile ke wilayah kepulauan.
Terpusatnya pasar murah di satu titik kecamatan daratan membuat warga kepulauan masih harus bersabar. Hingga rencana subsidi ongkos angkut terealisasi, warga di luar daratan Sumenep belum dapat merasakan langsung intervensi harga pangan murah di tengah momentum hari besar keagamaan ini.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan langkah nyata agar stabilitas harga pangan tidak hanya dinikmati oleh warga di pusat kota, tetapi juga merata hingga ke pulau-pulau terjauh.
Editor : Fatih