KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (19/2).
Dalam rakor tersebut, Khofifah menegaskan pentingnya percepatan dan optimalisasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penguatan tata kelola program. Ia menilai langkah ini krusial mengingat jumlah penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai 8.415.882 jiwa.
Baca juga: Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Sosial Senilai Rp32,16 Miliar untuk Warga Ngawi
Menurutnya, besarnya cakupan program harus diiringi jaminan mutu dan keamanan pangan sesuai standar nasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). “Sertifikasi SPPG ini akan terus bisa kita maksimalkan sesuai dengan kriteria yang sudah distandarisasi oleh tim dari BGN,” ujar Khofifah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jatim per 18 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS.
Selain itu, 795 SPPG memiliki sertifikasi chef, 137 bersertifikat halal, 99 tersertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), 83 menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSMS) ISO 22000, dan 38 telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001.
“Harapan kita capaian SPPG terhadap sertifikasi-sertifikasi yang dipersyaratkan BGN bisa kita maksimalkan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, hingga Februari 2026 terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur, dengan rincian 3.125 unit telah beroperasi dan 214 unit masih dalam tahap persiapan. Program ini didukung 145.946 petugas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Khofifah menekankan, keberhasilan MBG bukan hanya soal luasnya penerima manfaat, tetapi juga kualitas pengawasan keamanan pangan. Dari 2.056 SPPG yang masuk sistem pengawasan kesehatan lingkungan, sebanyak 1.427 unit atau 69,40 persen telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), dan 91,31 persen di antaranya dinyatakan memenuhi syarat.
Sebanyak 1.231 SPPG atau 59,87 persen juga telah menjalani pemeriksaan sampel media lingkungan, dengan 91,38 persen memenuhi standar. Sementara itu, 50.650 penjamah makanan atau sekitar 76,3 persen telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebagai langkah preventif.
“Hal-hal seperti ini sudah kami upayakan sebagai langkah preventif kami mengawal program MBG ini,” katanya.
Meski demikian, Pemprov Jatim tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), memperkuat koordinasi surveilans dan kesehatan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel air, makanan, hingga spesimen klinis.
Rekomendasi perbaikan juga diberikan kepada penyedia makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian. Pemprov turut memastikan penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan, yakni menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menjaga suhu pangan tetap aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.
“Menjaga pangan pada suhu yang aman, menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak hingga matang, serta memisahkan bahan mentah dan matang,” ungkap Khofifah.
Sebagai penguatan kelembagaan, Pemprov Jatim membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi dan mendorong pembentukan satgas di 38 kabupaten/kota. Selain itu, diusulkan lahan pemerintah daerah untuk pengembangan 167 SPPG baru, termasuk penguatan layanan di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Ponorogo dan Sumenep.
Baca juga: Jawa Timur Jadi Contoh Pengelolaan Lingkungan, Menteri LH Apresiasi Langkah Khofifah
“Melalui Rakor ini kami berharap akan lahir penguatan komitmen, penyelarasan langkah, serta solusi konkret atas berbagai tantangan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam pemenuhan SLHS yang mencapai 55,6 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 32 persen. “Termasuk yang terbaik dan terbanyak juga sudah memenuhi SLHS-nya juga terbanyak,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa Jawa Timur telah memiliki 3.339 SPPG atau sekitar 82 persen dari target pemerintah pusat. Seluruhnya melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat dengan proyeksi perputaran anggaran mencapai Rp4,17 triliun.
Sebanyak 70 persen anggaran dialokasikan untuk pembelian bahan baku produk pertanian dalam negeri, 20 persen untuk honor relawan, dan 10 persen sebagai insentif pembangunan SPPG. “Jawa Timur sangat luar biasa karena melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat. Tentu ini akan memberikan peluang besar bagi petani dan peternak di Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Abdul Aziz Qomar