KLIKJATIM.Com | Sampang – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang memberikan rapor merah terhadap koordinasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang.
Hal ini menyusul banyaknya laporan mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tenaga pendidik yang telantar setelah menerima Surat Keputusan (SK).
Baca juga: Dendam Lama Berujung Tragedi Berdarah, Pria di Sampang Tega Sabet Paman dan Adik Kandung
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, sejumlah tenaga pendidik PPPK Paruh Waktu mengalami kebingungan karena setibanya di sekolah tujuan, mereka justru tidak mendapatkan jam mengajar atau kelas. Pihak sekolah beralasan bahwa formasi guru di lembaga tersebut sudah penuh.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menegaskan bahwa persoalan ini seharusnya tidak terjadi jika Dinas Pendidikan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan guru secara akurat sebelum mengajukan data ke BKPSDM dan Bupati.
"Dinas Pendidikan seharusnya sudah menyiapkan data sekolah mana saja yang memang kekurangan guru. Jika sekarang SK sudah turun tapi ditolak sekolah karena alasan penuh, ini adalah keteledoran tim teknis di Dinas Pendidikan," tegas Mahfud, Jumat (23/1/2026).
Baca juga: Kecamatan Kota Belum Terkejar, Perebutan Juara Umum Porkab Bojonegoro Masih Panas
Menurut Mahfud, sinkronisasi data antara kebutuhan di lapangan dengan penempatan yang tertera di SK sangat krusial agar tidak muncul penolakan yang merugikan para tenaga pendidik.
Melihat kompleksitas permasalahan pendidikan di Kabupaten Sampang yang terus berulang—mulai dari polemik KBM hingga karut-marut administrasi PPPK—Komisi IV berencana mengambil langkah politik yang lebih serius.
Mahfud berjanji akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kepada pimpinan DPRD Sampang. Pansus ini nantinya akan bertugas mengaudit dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja sistem pendidikan di Kabupaten Sampang.
"Saya akan usulkan pembentukan Pansus ke pimpinan. Terkait disetujui atau tidak, itu nanti bergantung pada kesepakatan fraksi-fraksi lain. Namun, ini langkah penting agar masalah pendidikan di Sampang tidak terus menjadi benang kusut," pungkasnya.
Editor : Fatih