Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan, Bupati Gresik Ajak Stakeholder Tajamkan Arah RKPD 2027

Reporter : Abdul Aziz Qomar
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Gresik 2027 yang digelar Pemkab Gresik (Pemkab Gresik for Klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027 yang digelar di Mandala Bhakti Praja, Kamis (15/1/2026).

Forum tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan RKPD 2027, dengan tujuan menghimpun aspirasi, saran, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif guna merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.

Baca juga: Ranwal RKPD Gresik 2027, Ketua DPRD Tegaskan Keberhasilan Program Pemerintah Tak Diukur Hanya dari Serapan Anggaran

Dalam sambutannya, Bupati Gresik menekankan perlunya penajaman prioritas pembangunan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, kolaborasi dan sinergi seluruh pihak menjadi kunci. Program pembangunan harus diseleksi secara cermat agar benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Bupati.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Muhammad Syahrul Munir menyampaikan sejumlah masukan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD 2027. Di antaranya pengelolaan sampah berbasis desa, peningkatan kualitas jalan dan lingkungan permukiman, perawatan jalan kabupaten, perbaikan sekolah negeri dan swasta yang mengalami kerusakan berat, peningkatan layanan kesehatan khususnya di Pulau Bawean, serta penataan pertanahan dan optimalisasi aset daerah.

Baca juga: Siapkan Dana Multiyears Hingga 2029, Pemkab Gresik Fokus Perbaikan Jalan Poros Desa

Terkait pengelolaan sampah, Munir menegaskan pentingnya penerapan sistem yang terintegrasi hingga tingkat desa.

“Pengelolaan sampah harus dijalankan secara terintegrasi sampai ke desa. Saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat desa yang sistem pengelolaan sampahnya belum berjalan optimal, baik di TPS maupun TPST. Harapannya, sistem ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftachul Rahman, memaparkan kondisi kapasitas riil keuangan daerah sebagai dasar perencanaan RKPD 2027. Dalam rancangan awal, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,38 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 yang mencapai Rp3,99 triliun.

Baca juga: Bantu Siswa Tentukan Kampus Impian, MGBK Gresik Gelar Edu Fair 2026 yang Diikuti 3.800 Peserta

Pendapatan transfer pada rancangan awal RKPD 2027 juga diperkirakan sebesar Rp1,75 triliun, menurun dibandingkan proyeksi RPJMD 2027 sebesar Rp2,30 triliun. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dan efisien dalam menyusun program pembangunan.

Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri Wakil Bupati Gresik, Kapolres Gresik, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, akademisi, serta perwakilan perangkat daerah dan undangan lainnya.

Editor : Abdul Aziz Qomar

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru