KLIKJATIM.Com | Sumenep - Kondisi pendidikan di Kabupaten Sumenep, Madura, kembali menuai sorotan. Puluhan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta di wilayah tersebut diketahui belum memiliki laboratorium sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Baca juga: Bupati Sumenep Ambil Langkah Cepat, Laporkan Pencemaran CPO Gili Iyang ke DLH Jatim
Fasilitas laboratorium sejatinya menjadi bagian penting dalam pembelajaran, terutama untuk mata pelajaran sains seperti Fisika, Biologi, dan Kimia. Namun, hingga kini banyak sekolah di Sumenep yang belum mampu menyediakan sarana tersebut.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Mohammad Fajar Hidayat, mengakui kondisi itu. Ia menyebut sebagian sekolah negeri sebenarnya pernah memiliki laboratorium, tetapi kini banyak yang sudah rusak dan tidak difungsikan lagi.
“Memang ada sekolah yang dulu punya laboratorium, tapi sekarang tidak terpakai karena rusak. Ada juga yang sejak berdiri memang belum memiliki,” ujarnya, Senin (20/10).
Fajar menjelaskan, untuk sekolah swasta, ketiadaan laboratorium bukan hal yang melanggar aturan. Sebab, dalam proses pengajuan izin operasional, keberadaan laboratorium tidak menjadi persyaratan utama.
“Untuk sekolah swasta, laboratorium bukan syarat mutlak saat mengurus izin operasional. Jadi wajar kalau banyak yang belum membangun,” katanya menambahkan.
Menurutnya, idealnya setiap SMP memiliki laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) agar peserta didik bisa melakukan praktikum secara langsung.
Meski demikian, Fajar menegaskan, bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam pembangunan fasilitas tersebut karena sepenuhnya bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Baca juga: Hari Ketiga Tumpahan CPO di Gili Iyang Sumenep, Ikan dan Biota Laut Mulai Ditemukan Mati
“Pengajuan DAK itu berbasis data yang masuk ke sistem Krisna melalui Dapodik. Nantinya, kementerian yang menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensi,” jelasnya.
Ia menilai, tidak adanya laboratorium tidak serta-merta menghambat proses belajar mengajar. Sekolah, menurutnya, masih bisa melakukan berbagai inovasi agar pembelajaran tetap berjalan.
“Biasanya sekolah memanfaatkan ruang kelas sebagai tempat praktikum atau mengadakan kegiatan di luar ruangan. Kami akui kondisinya terbatas, tapi pembangunan lab tetap menunggu DAK. Sekarang pun ada kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Fajar.
Namun, pandangan berbeda datang dari anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi. Ia menilai ketiadaan laboratorium justru berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan praktik langsung.
Baca juga: Warga Cemas Ekosistem Rusak, Pemkab Sumenep Bergerak Bersihkan Tumpahan CPO di Gili Iyang
“Kalau sarana prasarana terbatas, guru harus berupaya lebih kreatif agar siswa tetap bisa memahami materi dengan baik, meski tanpa laboratorium,” kata politisi Partai Hanura itu.
Ramzi juga mendesak pemerintah daerah untuk tidak menganggap sepele kondisi tersebut. Ia menilai, keberadaan laboratorium sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
“Laboratorium itu bukan sekadar pelengkap, tapi kebutuhan mendasar untuk menunjang pemahaman siswa. Pemerintah harus turun tangan, jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan sekolah-sekolah tanpa laboratorium di Sumenep akan mendapatkan fasilitas tersebut. Dinas Pendidikan hanya bisa berharap pengajuan pembangunan melalui DAK bisa disetujui oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat. (ris)
Editor : Hendra