KLIKJATIM.Com | Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tengah menghadapi tantangan besar dalam memastikan keakuratan data angka putus sekolah. Proses validasi data yang seharusnya menjadi dasar kebijakan pendidikan justru terhambat oleh perbedaan sistem pencatatan antara instansi pendidikan umum dan agama.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, Agus Dwi Saputra, menjelaskan bahwa penyebab utama kekacauan data tersebut berasal dari ketidaksinkronan dua sistem pendataan: Dapodik (data pokok pendidikan) yang dikelola Kemendikbudristek dan Emis (Education Management Information System) milik Kementerian Agama (Kemenag).
Baca juga: Tragedi di Perlintasan KA Kalitidu, Pria Asal Sumatera Selatan Tewas Tertemper KA Gumarang
“Kalau di kami memakai Dapodik, sementara Kemenag menggunakan Emis. Nah, dua sistem itu memang tidak terhubung satu sama lain,” ujar Agus, Jumat (10/10).
Baca Juga : Pemkab Sumenep Petakan Bangunan Pesantren Tak Berizin PBG, Pastikan Keselamatan SantriPerbedaan sistem ini menimbulkan banyak kesalahan pencatatan yang berdampak langsung pada validitas data angka putus sekolah. Contohnya, siswa sekolah dasar (SD) yang melanjutkan ke madrasah tsanawiyah (MTs) kerap dianggap putus sekolah oleh sistem Dapodik karena keberadaannya hanya tercatat di Emis.
Sebaliknya juga terjadi: siswa madrasah ibtidaiyah (MI) yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP) negeri sering kali tidak terdeteksi oleh Emis, sehingga menimbulkan selisih data.
Baca juga: Uang Rp74 Juta Hampir Melayang, Warga Sampang Bongkar Modus Penipuan Minyak Goreng di Facebook
“Kondisi ini membuka peluang besar terjadinya kekeliruan dalam laporan angka putus sekolah di Sumenep,” imbuh Agus.
Baca Juga : Manusia Pasir dari Sumenep, Tradisi Tidur di Atas Butiran Halus yang Bertahan Ratusan TahunSebagai langkah korektif, Disdik Sumenep kini melakukan pembersihan data Dapodik dengan menghapus data ganda dan entri yang tidak valid, serta melakukan sinkronisasi manual dengan data dari pihak Kemenag.
Meskipun demikian, Agus tak menampik bahwa persoalan putus sekolah di Sumenep bukan semata urusan teknis pendataan. Di lapangan, fenomena tersebut masih menjadi masalah sosial yang serius, terutama di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau layanan pendidikan.
Baca juga: Bantu Siswa Tentukan Kampus Impian, MGBK Gresik Gelar Edu Fair 2026 yang Diikuti 3.800 Peserta
Berdasarkan pengamatan Disdik, banyak siswa di wilayah pesisir dan kepulauan memilih berhenti sekolah karena tekanan ekonomi, dorongan untuk bekerja, atau keinginan untuk merantau ke daerah lain.
Baca Juga : Manusia Pasir dari Sumenep, Tradisi Tidur di Atas Butiran Halus yang Bertahan Ratusan Tahun“Sebagian besar berhenti sekolah karena faktor ekonomi, keinginan kerja, atau ikut orang tua merantau. Kondisinya paling sering terjadi di wilayah kepulauan,” ungkap Agus.
Pihaknya berharap ke depan ada integrasi data lintas kementerian agar kebijakan penanganan putus sekolah dapat lebih tepat sasaran, berbasis pada data yang akurat dan mutakhir. (yud)
Editor : Hendra