KLIKJATIM.Com | Sumenep – Nasib petani rumput laut di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kian memprihatinkan. Komoditas yang dulu menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir kini jatuh terpuruk.
Harga terus merosot, kualitas bibit memburuk, panen sering gagal, sementara pemerintah daerah mengaku tak mampu berbuat banyak.
Damawiyah (49), petani asal Desa Pagarbatu, Kecamatan Saronggi, menjadi potret nyata penderitaan ratusan petani lainnya. Dari sepuluh keramba bambu yang ia tanam dengan modal Rp10 juta, hanya satu yang berhasil panen.
“Saya sampai stres. Hasilnya cuma satu kwintal. Dulu bisa dapat puluhan juta, sekarang malah rugi terus,” keluhnya, Jumat (26/9).
Kini harga jual rumput laut anjlok drastis. Jenis basah hanya dihargai Rp2.500/kg, semi kering Rp7.000/kg, dan kering Rp10.000/kg. Padahal, beberapa tahun lalu harga kering bisa menembus Rp25.000/kg.
“Dulu banyak yang kaya dari rumput laut. Sekarang seperti dipaksa miskin,” ujarnya getir.
Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep secara terbuka menyatakan tidak memiliki anggaran untuk menyelamatkan sektor ini. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Sumenep, Edie Ferrydianto, mengatakan alokasi bantuan baru mungkin diperjuangkan pada perubahan anggaran 2026.
“Tahun ini tidak ada, tahun depan juga tidak ada karena anggarannya sudah diplot,” ungkapnya.
Edie menambahkan, mutu bibit terus menurun karena tidak pernah diremajakan sejak 1980-an. Di sisi lain, generasi muda enggan meneruskan usaha budidaya dan lebih memilih merantau.
Sikap pasif pemerintah ini menuai kritik DPRD. Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, menegaskan perlunya pendampingan langsung bagi petani.
“Biarpun minim, paling tidak dinas turun mendampingi. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Kalau terus dibiarkan, rumput laut bisa punah,” tegasnya.
Senada, akademisi Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura, Dr. Achmad Zuhri, menilai permasalahan bukan hanya soal tengkulak, tetapi juga kualitas budidaya. Menurutnya, perlu inovasi dari hulu hingga hilir.
“Keramba bambu sebaiknya diganti jaring modern, pengering menggunakan tenaga surya agar higienis, dan hasil panen diolah jadi produk turunan bernilai tambah. Dari sini bisa tumbuh industri rumput laut,” jelasnya.
Namun, Zuhri menekankan semua itu tidak akan berjalan tanpa keberpihakan pemerintah melalui edukasi, pendampingan, dan fasilitasi.
Di tengah tekanan, sebagian petani masih mencoba bertahan meski harus berutang. “Setiap kali menanam, saya harus gadai emas. Kalau gagal panen, gali lubang lagi. Saya hanya ingin pemerintah turun tangan,” ujar Damawiyah penuh harap.
Sementara itu, Handoko (35), petani asal Pulau Giliraja, mengaku sudah kehilangan semangat. “Di desa saya, rumput laut sekarang cuma usaha sampingan. Kalau terus begini, bisa hilang sama sekali,” ucapnya.
Data Dinas Perikanan menunjukkan jumlah petani rumput laut di Sumenep terus menurun. Jika pada 2023 tercatat 4.093 orang, kini tinggal 640 orang. Dari lahan potensial 23.000 hektare, baru sekitar 5.000 hektare yang dimanfaatkan. (qom)
Editor : Hendra