Gubernur Khofifah dan DPRD Jatim Sepakati P-APBD 2025, Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan

klikjatim.com
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama pimpinan DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

KLIKJATIM.Com | Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama pimpinan DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (8/9/2025).

Dalam P-APBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan naik dari Rp28,44 triliun menjadi Rp28,59 triliun, sementara belanja daerah meningkat signifikan dari Rp30,22 triliun menjadi Rp32,99 triliun. Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa penambahan belanja ini akan difokuskan pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga : Murid SMK Jatim Tembus Panggung Fashion Dunia, Gubernur Khofifah: Bukti Pendidikan Vokasi Berkelas Global
"Penambahan alokasi belanja ini kami arahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Khofifah.

Baca juga: Hari Otonomi Daerah 2026, Khofifah Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah Wujudkan Asta Cita

Prioritas Pemprov Jatim terhadap layanan dasar sangat tinggi, terlihat dari alokasi anggaran 32,8 persen untuk pendidikan dan 22,46 persen untuk kesehatan. Gubernur Khofifah juga memastikan program pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran dengan menggunakan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menyasar desil 1 dan 2.

Baca juga: Gubernur Khofifah Sabet Penghargaan PDB Award 2026, Sukses Transformasi Desa Gosari Jadi "Desa Berdaya"

P-APBD 2025 ini juga menitikberatkan pada pembangunan karakter, pemberdayaan desa, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan harmoni sosial. "Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Jawa Timur berlangsung inklusif dan berkelanjutan," tegas Khofifah.

Baca Juga : Gubernur Khofifah Serahkan Bantuan ASN Terdampak Kebakaran, Ingatkan Bijak Berucap di Era Digital
Dari sisi realisasi anggaran, Jatim mencatat angka realisasi tertinggi kedua secara nasional per 5 September, mencapai 57,10 persen, jauh di atas rata-rata provinsi lain yang hanya 46,36 persen.

Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian utama. Khofifah menyebutkan bahwa Jawa Timur memiliki luas tanam tertinggi di Indonesia, mencapai 1,485 juta hektare, yang menghasilkan produksi gabah tertinggi sebesar 11,316 juta ton.

Baca juga: Kepercayaan Jadi Fondasi Distribusi Energi, PT Patra Logistik Tunjukkan Perannya di ELSF 2026

Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Jatim atas sinergi yang terjalin selama pembahasan. Ia optimis P-APBD 2025 akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga. "P-APBD 2025 ini bukan sekadar angka-angka, melainkan amanah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat," pungkasnya.

Baca Juga : Gubernur Khofifah Serahkan Bantuan ASN Terdampak Kebakaran, Ingatkan Bijak Berucap di Era Digital
Raperda yang telah disetujui bersama ini selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah. (yud)

Editor : Redaksi

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru