JEMBER | KLIKJATIM.COM - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, atau yang akrab disapa Gus Khozin, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini diungkapkan dalam forum reses diskusi dan serap aspirasi yang diadakan bersama puluhan jurnalis di Rumah Makan Terapung, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember, pada Senin (14/4/2025).
"Efisiensi anggaran itu adalah memaksimalkan anggaran yang awalnya terdistribusi untuk hal-hal yang sifatnya seremonial, kemudian direlokasi ke hal-hal yang sifatnya esensial dan prinsip," kata Gus Khozin saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Baca Juga :Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti anggaran tersebut dipangkas secara sepihak, melainkan dialokasikan untuk keperluan yang lebih penting. Gus Khozin menambahkan, efisiensi anggaran ini seharusnya menjadi fokus di setiap daerah, dengan memanfaatkan teknologi untuk menggantikan kegiatan seremonial.Dua Warga Jember Jadi Korban TPPO di Kamboja, Disnaker Lakukan Upaya Pemulangan
"Sebagai contoh efisiensi anggaran, yakni pemanfaatan kemajuan teknologi yang bisa menggantikan peran kegiatan yang bersifat seremonial. Namun memang, kebijakan presentase alokasi anggaran di tiap-tiap daerah juga berbeda-beda," lanjut Gus Khozin menjelaskan.
Gus Khozin menegaskan bahwa setiap daerah memiliki alokasi anggaran yang berbeda. "Saya kurang hafal betul ya, karena setiap daerah itu kan berbeda-beda, antara Jember dengan Bondowoso beda, antara Bondowoso dengan Lumajang berbeda. Tapi prinsipnya efisiensi anggaran itu bukan memotong anggaran," tambahnya.
Baca Juga :Politisi PKB ini juga memberikan contoh pemangkasan anggaran yang dianggap tidak esensial, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan study banding. "Juga ada study banding, segala macam, kemudian ATK bisa di-backup dengan siasat teknologi dan sebagainya," ujarnya.Video Porno Viral di Jember, Polisi Tangkap Pasangan Muda Diduga Pelaku
Gus Khozin menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat harus tercermin di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Hal ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good government).
"Artinya tidak bisa kemudian ruang fiskal daerah itu hanya bertumpu terhadap transfer pusat, baik melalui dana alokasi khusus (dak) dan dana alokasi umum (dau) maupun sumber-sumber yang lain," ujarnya.
Ia juga menambahkan, daerah diminta untuk berkreasi dan memaksimalkan potensi yang ada, seperti sektor pertanian, pariwisata, nelayan, dan perikanan. "Terutama melalui sektor padat karya, seperti pariwisata, pertanian, nelayan, perikanan, dan sektor-sektor yang lain," ujarnya.
Khususnya untuk Jember dan Lumajang, Gus Khozin mengungkapkan bahwa daerah ini memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan. "Kita bersyukur karena masuk kawasan agraris. Hamparan tanahnya cukup luas, perkebunannya cukup luas, pesisir pantainya kita juga ada," katanya.
Namun, ia menekankan bahwa yang paling penting adalah political will atau kemauan politik dari kepala daerah untuk memaksimalkan setiap potensi yang ada di daerah tersebut. "Perkebunan ada, tinggal bagaimana political will daripada kepala daerah untuk memaksimalkan setiap potensi yang di sini," tambahnya.
Baca juga: Tingkatkan Daya Saing Global, Bupati Yes Apresiasi Inovasi dan Kreativitas UMKM Lamongan
Gus Khozin juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membuktikan kebijakan efisiensi anggaran dengan meninjau ulang kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. "Kemudian kuota impor, spiritnya adalah membuka ruang seluas-luasnya kepada sektor swasta untuk melakukan kegiatan dunia usahanya secara longgar," jelas Gus Khozin.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengesampingkan kepedulian terhadap UMKM di daerah. "Tapi tentunya juga tanpa meninggalkan kepedulian kita terhadap keberlangsungan UMKM, khususnya yang ada di daerah," tambahnya.
Sebagai anggota Komisi II dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Khozin menyatakan dukungannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah. "Saya pribadi sebagai anggota Komisi II, khususnya sebagai kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang notabene juga Partai Koalisi Pemerintahan, itu sangat mendukung," kata Gus Khozin.
Meskipun kebijakan ini mungkin dianggap tidak populis, Gus Khozin memastikan bahwa kebijakan ini sangat strategis untuk menyehatkan ruang fiskal negara. "Kami pastikan ini kebijakan yang sangat strategis untuk menyehatkan ruang fiskal kita dan memperuntukkan anggaran yang ada ini kepada sektor-sektor yang lebih strategis," tegasnya.
Selain diskusi bersama media, Gus Khozin dan timnya juga melakukan serap aspirasi dan belanja masalah dari masyarakat. Mereka berfokus pada persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dan kewenangan Komisi II, seperti pemerintahan daerah, reforma agraria, dan kepemiluan.
"Komisi II berkomitmen bersama dengan Kementerian Mitra terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk menciptakan iklim birokrasi yang sehat melalui semangat good government," jelas Gus Khozin.
Baca juga: Seorang Ibu di Jember Tewas Dipukul Anak Kandung dengan Alat Vulkanisir Tambal Ban
Lebih lanjut, Gus Khozin mengungkapkan bahwa prinsip good government tidak hanya berfokus pada pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. "Karena prinsip good government ini tidak hanya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, tapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat," ujarnya.
Baca Juga :Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tepat, Gus Khozin berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengoptimalkan potensi daerah mereka dan mengurangi pemborosan. Ia mengingatkan pentingnya kreatifitas daerah dalam menggali potensi dan memanfaatkan sektor-sektor yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Karyawan Minimarket di Jember Dibacok Saat Gagalkan Aksi Curanmor
Gus Khozin menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran juga mendorong daerah untuk memiliki kreativitas dalam mengelola potensi lokal. Selain sektor pertanian, ia juga menyebutkan pentingnya mengembangkan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan sektor perikanan.
"Daerah diminta untuk memiliki kreativitas untuk memaksimalkan setiap inci potensi yang ada di daerah itu," tambahnya.
Komisi II, lanjut Gus Khozin, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri guna menciptakan pemerintahan yang sehat. "Komisi II berkomitmen bersama dengan Kementerian Mitra terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk menciptakan iklim birokrasi yang sehat," tegas Gus Khozin. (hat/fiq)
Editor : Muhammad Hatta