Dianggarkan Rp153 M, DPRD Minta Pemkab Pasuruan Realisasikan Program UHC

KLIKJATIM.Com | Pasuruan - DPRD minta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasuruan yaitu eksekutif selaku pelaksana pemerintahan untuk merealisasikan program Universal Health Coverage (UHC). Hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan dalam APBD tahun 2023 untuk jaminan kesehatan Rp153 miliar bagi masyarakat. "Jadi tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapat jaminan kesehatan," harap Mas Dion, sapaan Sudiono Fauzan kepada awak media, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Gandeng ITS, Gubernur Khofifah Resmikan OPOP Training Center untuk Dorong Produk Pesantren Berbasis AI

Politisi PKB asal Rembang ini menjelaskan, program UHC untuk masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Pasuruan. "Selama masyarakat ber-KTP Kabupaten Pasuruan berhak mendapat program UHC. Walaupun masyarakat tidak punya BPJS atau pun mendapat program kesehatan lainnya, mereka bisa mendapat program UHC dengan hanya bermodal KTP," imbuhnya. 

Dia berharap, tahun depan program UHC bisa terealisasi. Tentunya, Pemkab Pasuruan melalui OPD terkait segera menyiapkan Sumber Daya Manusianya (SDM). Sehingga program bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada keluhan dari masyarakat. 

Menurutnya, UHC sangat diperlukan masyarakat. Karena memudahkan dalam mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Cukup bermodalkan KTP, masyarakat bisa langsung dilayani untuk mendapatkan jaminan sosial BPJS Kesehatan. "Setiap tahunnya program UHC ini akan dianggarkan," lanjut dia. 

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Salurkan Klaim Ratusan Juta di Pekan Bejo 2025, Dorong Perlindungan Seluruh Pekerja

Senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo. Dengan diluncurkan program UHC nanti, dia berharap bisa membawa kemaslahatan masyarakat Pasuruan.

Politisi Gerindra ini menilai bahwa UHC sangat penting untuk dicapai oleh pemerintah daerah. Sebab di tengah kondisi data kepesertaan yang kerap berubah atau bermasalah, kehadiran UHC dapat memberikan jaminan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan berkualitas.

Baca juga: Anggaran UHC Sampang Kurang Rp 10 Miliar, DPRD Siap Hapus Data Kematian dan Warga di Luar Negeri

"Masyarakat yang belum mendapat BPJS gratis dari pemerintah bisa mendapat program UHC asal ber-KTP Kabupaten Pasuruan," ujarnya. 

Politisi asal Kalianyar, Bangil tersebut juga berharap program UHC bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. (adv/nul)

Editor : Redaksi