KLIKJATIM.Com | Surabaya - Ribuan buruh dari beberapa kota kabupaten di Jatim menggelar unjukrasa di Depan Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dinilai lebih pro kepada investor tersebut.
[irp]Aksi unjukrasa diikuti elemen buruh mengatasnamakan Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol). Mereka terdiri dari organisasi buruh seperti FSKEP-KSPI, SPSI, FSPMI dan mahasiswa. Massa berasal dari Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya. Mereka terkumpul di beberapa titik, di antaranya di Bundaran Waru, Sepanjang, Gresik serta berkumpul di depan Gedung DPRD Jatim.Ketua FSKEP Sunandar mengaku, memang memilih Bundaran Waru karena dianggap sebagai tempat yang strategis untuk menyampaikan aspirasinya. "Kami menolak tegas Omnibus Law, karena di dalamnya ada poin-poin yang mendegradasi hak-hak buruh. Aksi di sini supaya di dengar pemerintah pusat," ujar Sunandar.
Baca juga: Tak Digaji Selama 2 Tahun dan Kena PHK, Lima Buruh Mengadu ke DPRD Sumenep
[irp]Dikatakan, tuntutan pembatalan pembahasan RUU Cilaka karena regulasi ini banyak merugikan buruh dan menguntungkan investor. Keruian itu di antaranya Upah Minimun Kabupaten/kota (UMK) yang terancam hilang, dan digantikan upah kesepakatan antara penguasaha dengan buruh. Kemudian jam kerja yang dipangkas, izin cuti yang dikurangi serta jaminan sosial yang akan dihilangkan."Kami pastikan aksi hari ini sebagai pemanasan di Jawa Timur. Masih akan ada aksi lanjutan yang bakal digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Semuanya hari ini bergerak karena menyangkut masa depan. Bilamana suara kami tidak didengarkan kami akan bikin gerakan yang lebih besar," tegas Sunandar.
Baca juga: Keliling Daerah Jelaskan Omnibus Law, Menaker Ida Fauziah: Banyak Pekerja Belum Paham
[irp]Sementara itu di Gedung Grahadi Surabaya, massa juga berunjukrasa. Mereka berorasi, meneriakkan yel-yel menolak RUU Cilaka. Massa juga membentangkan spanduk yang berisi penolakan terhadap omnibus law.Andi Kristianto, Koordinator Aksi mengatakan, aksi yang dilakukan merupakan bagian dari aksi awal yang juga dilakukan serentak di sejumlah kota lainnya. Aksi itu satu suara menolak kebijakan dari pemerintah Jokowi."Jadi hari ini kami punya agenda awal yang juga merupakan bagian dari aksi-aksi di Jakarta dan sekitarnya menolak satu kebijakan dari pemerintah Jokowi yang akan menerapkan kebijakan anti terhadap gerakan rakyat," kata Andi. (rtn/mkr)
Editor : Wahyudi