KLIKJATIM | Lamongan -Selama empat tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mempertahankan capaian predikat terbaik Jawa Timur dalam pencegahan korupsi. Capaian tersebut berhasil diraih berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan bukti indikator program Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) dengan delapan area indikator meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), managemen ASN, optimalisasi pajak pendapatan daerah,managemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.
Baca juga: Sesi Offline Megpreneur 2026 Lamongan Berakhir, Inkubasikan Inovasi Bisnis hingga Agripreneur
Dalam delapan indikator tersebut Kabupaten Lamongan berhasil mencapai nilai maksimal 95,3.
"Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai Pemkab, Pemdes dan masyarakat atas kerjasama dan partisipasinya sehingga Lamongan ditetapkan sebagai pemerintah daerah terbaik ke 1 di Jatim dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Baca juga: Komitmen Perkuat Infrastruktur Ketahanan Pangan, Bupati Yes Sabet Pemimpin Daerah Awards 2026
Menurut orang nomor satu di kabupaten Lamongan tersebut capaian ini bukan sekedar pemenuhan bukti formalitas, namun wujud keberhasilan Pemkab Lamongan dalam menjalankan praktik bebas korupsi. Dimana menjadi bukti bahwa sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.
"Ini sangat membanggakan, ayo kita wujudkan dan lestarikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari," tegas Pak Yes.
Baca juga: Wisuda SELANTANG 2026, 208 Lansia di Lamongan Siap Jadi Pribadi Sehat dan Berdaya
MCP sendiri dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dioperasikan salah satunya oleh pemerintah daerah.
MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan dengan tujuan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan yang transparan, bersih sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. (ris)
Editor : Rozy