SKK Migas Akan Lakukan Decomissioning Untuk Tujuh Platform Hulu Migas

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih di Jakarta, Selasa (27/7) mengatakan, beberapa platform yang sudah tidak beroperasi mendapat perhatian untuk dibongkar.

“Saat ini kami mengevaluasi kembali 100 platform yang sudah tidak digunakan untuk mendukung kegiatan produksi itu, untuk persiapan pembongkaran yang akan dilakukan secara bertahap. SKK Migas menyiapkan roadmap decommissioning yang akan selesai dalam waktu 7 tahun. Untuk sementara yang siap dibongkar pada tahun 2021 sebanyak 7 unit,” katanya.

Baca juga: Perluas Konektivitas Udara Lampung, Transnusa Resmikan Penerbangan Perdana Jakarta-Lampung dan Lampung-Kuala Lumpur

Susana menambahkan, saat ini pihaknya juga bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain untuk menyiapkan decommissioning dengan memanfaatkan bantuan keuangan dan teknologi dari negara lain.

“Kami mendapat penawaran dari Pemerintah Korea untuk melakukan decommisionng platform Attaka I, Attaka UA, Attaka EB. Bantuan ini diberikan dalam rangka melakukan proyek percontohan pembongkaran platform yang sudah tidak digunakan melalui kerja sama antar negara. “Dari 3 platform yang dikaji, kemungkinan 2 platform yang akan direalisasi. Kegiatan ini merupakan proyek percontohan yang nantinya diharapkan akan menghasilkan pola pelaksanaan pembongkaran untuk platform yang lainnya,” kata Susana.

Agar kegiatan menghasilkan opsi terbaik bagi bangsa, saat ini tengah dilakukan kajian terhadap beberapa opsi pemanfaatan pasca pembongkaran, misalnya dimanfaatkan kembali untuk mendukung kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di tempat lain, dibongkar dan dibawa ke tempat penyimpanan sementara, dijual kepada pihak ketiga, dimanfaatkan untuk kepentingan selain Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi seperti terumbu karang buatan, tempat tambatan kapal-kapal nelayan, tempat peralatan pemantauan cuaca, pemantauan pengamanan pengawasan batas negara di daerah terluar.

“Dalam melaksanakan pembongkaran, SKK Migas tidak cukup melakukan kajian teknis saja, karena ada ijin-ijin yang harus dipenuhi. Selain itu barang yang akan dibongkat itu asset negara, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama beberapa instansi seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup”, tambahnya.

SKK Migas mendapat permintaan beberapa lembaga yang ingin memanfaatkan sebagian platform, untuk digunakan mendukung kegiatan yang mereka lakukan.

Baca juga: Menaker Bawa Agenda Penguatan Keterampilan dan Pelindungan Pekerja ke Forum ASEAN

Salah satu contoh adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin memanfaatkan beberapa plafform untuk difungsikan menjadi rig to reef area atau tempat tumbuh terumbu karang.

Dalam hal ini SKK Migas terbuka bagi berbagai pihak yang melihat potensi ekonomi dari kegiatan yang akan dilaksanakan, namun pelaksanaannya tentu memperhatikan sisi teknis dan keselamatan lingkungan.

Beberapa perusahaan dalam negeri juga telah menyampaikan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembongkaran platform yang sudah tidak digunakan dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap biaya dan teknis pelaksanaan. Biaya yang diperlukan akan bervariasi tergantung dari lokasi dan jenis dari platform yang akan dibongkar.

“Pimpinan SKK Migas sangat memberikan perhatian dengan pelaksanaan pembongkaran platform yang sudah tidak digunakan dengan memerintahkan agar segera dilaksanakan dengan dimulai dari platform yang sudah mencadangkan dana ASR yang mencukupi, untuk ikut menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan maritim”, imbuh Susana. (ris)

Editor : Much Taufiqurachman Wahyudi