KLIKJATIM.Com | Gresik — Rencana pengenaan PPN (pajak pertambahan nilai) untuk sembako dan sekolah dalam draf rancangan undang-undang (RUU) Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menuai penolakan dari berbagai kalangan.
[irp]
Kali ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Gresik menyatakan penolakannya atas rencana tersebut. Ketua DPD Nasdem Gresik Saiful Anwar menyatakan, pihaknya menolak keras atas rencana pemerintah memajaki sembako dan sekolah. Pasalnya menurut Saiful, hal itu akan sangat memberatkan masyarakat.
"Ditengah daya beli masyarakat turunbkarena pandemi sembako dan sekolah mau dipajaki, ini kan ndak masuk akal dan memberatkan masyarakat," kata Saiful, Senin (14/06/2021).
Menurut Saiful, pihaknya akan menyampaikan sikap jajaran pengurus DPD Nasdem Gresik kepada Fraksi Nasdem di DPR RI. "Dan juga akan kami sampaikan ke Pengurus DPP," ungkap Saiful.
Baca juga: Fasilitas IPAL Belum Sesuai Standar, Operasional Dapur MBG di Kabupaten Gresik Dievaluasi
Saiful menekankan, meski masih sebatas rencana, pihaknya menyarankan pemerintah pusat mengkaji ulang draf tersebut. Karena menurutnya masih banyak cara untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan mendorong ketaatan wajib pajak.
"Wajjb pajak saat ini kan belum seratus persen taat pajak, daripada memajaki sembako dan sekolah lebih bijak memaksimalkan ketaatan wajib pajak untuk menambah pendapatan negara," tandasnya.
Baca juga: Prioritaskan Jalan Poros Desa, Pemkab dan DPRD Gresik Siapkan Penanganan Bertahap
Sementara itu sekretaris DPD Nasdem Gresik Fuad menyebut sikap partainya diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang mengeluhkan rencana kebijakan itu. "Tentu ini melihat reaksi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi obyektif yang secara ekonomi masyarakat masih banyak yang kesulitan," ungkapnya. (rtn)
Editor : Abdul Aziz Qomar