Pemerintah Tolak Kepengurusan KLB Demokrat Moeldoko, Ini Alasannya

KLIKJATIM.Com | Jakarta - Kepengurusan Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipastikan masih diakui oleh pemerintah. Kepastian ini disampaikan setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

[irp]

Keputusan itu dibacakan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Rabu, 31 Maret 2021. Keputusan tersebut otomatis menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB yang diajukan atas pemohon Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun.

“Permohonan pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak,” kata Yasonna dalam video conference.

Disebutkan, tata cara pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendirian badan hukum perubahan AD/ART dan perubahan parpol. Yasonna menegaskan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, permohonan yang diajukan kubu Moeldoko ditolak.

Dia juga menyampaikan alasan pemerintah menolak permohonan yang diajukan kubu Moeldoko.

“Dari hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik masih terdapat beberapa kelengkapan belum dipenuhi antara lain perwakilan DPD-DPC tidak disertai mandat dari ketua DPD-DPC,” pungkasnya. (ris)

Editor : Wahyudi

Pemerintah Tolak Kepengurusan KLB Demokrat Moeldoko, Ini Alasannya

Jaga Daya Beli Pascalebaran, BRI Salurkan Bantuan Sembako Rp260 Juta untuk Warga Gresik

Tak Perlu Cari Pasar! Ruko Green Garden Sudah Dikelilingi Hunian dan Fasilitas Premium

BHS Anggota Komisi VII DPR Minta Harga MinyaKita Diturunkan

Randome: Merawat Proses dan Ketakteraturan dalam Ekosistem Seni Pelajar Gresik

BGN Hentikan Operasional Dua SPPG di Kabupaten Pamekasan

Sengketa Lahan Desa Belun, BPN Bojonegoro Tegaskan Keabsahan Sertifikat Ahli Waris