KLIKJATIM.Com | Jakarta - Impor beras hingga 1 juta ton yang rencana didatangkan oleh pemerintah memantik reaksi sejumlah pihak. Salah satunya anggota DPD asal Jatim, Ahmad Nawardi.
[irp]
Baca juga: Apresiasi Loyalitas, MPM Honda Jatim Siapkan 6 Unit Honda PCX160 Khusus untuk Konsumen Banyuwangi
Pasalnya kebijakan impor tersebut bisa mengancam kelangsungan hidup petani di Jatim, yang berdampak terhadap harga beras akan jatuh. Sehingga petani pun ikut merugi.
"Maka usul kami, Gubernur Jatim, Khofifah harus tegas menolak beras impor masuk Jatim. Sikap tegas Gubernur ini diperlukan untuk melindungi petani di Jatim," ujar Nawardi seperti dikutip jatim.inews.id, Jumat (19/3/2021).
Baca juga: Sinkronisasi Pusat: Khofifah Pastikan WFH ASN Pemprov Jatim Berlanjut, Jadwal Geser ke Hari Jumat
Alasannya karena sampai saat ini Jatim masih surplus beras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim telah menyebutkan, surplus beras Jatim di tahun 2020 mencapai 1,50 juta ton beras. "Kalau sampai ada beras impor masuk, tentu ini mengancam petani," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Jatim tersebut.
Dia juga mengungkapkan, hampir di seluruh daerah para petani selalu mengeluh terkait beras hasil panennya tidak terserap. Jika terserap, namun harganya jatuh hingga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca juga: Perkuat Pendidikan Vokasi, MPM Honda Jatim Kini Miliki 17 TUK Astra Honda Berstandar Industri
Karena itu, realita di lapangan ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Caranya dengan menolak beras impor masuk ke Jatim. "Kalau hanya transit saya tidak masalah. Misalnya masuk Jatim, tapi tujuan akhirnya di Indonesia timur. Sebab di sana memang masih kekurangan," ujar mantan aktivis PMII tersebut.
Namun, lanjut dia, semua itu harus dilakukan pengawasan ketat. Jangan sampai beras untuk tujuan Indonesia timur, ternyata bocor dan beradar di Jatim. (*/nul)
Editor : Redaksi