KLIKJATIM.Com I Banyuwangi - Tim Kajian Daerah Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kajian daerah (kajida) tentang sistem pengelolaan data kemiskinan di Banyuwangi, Selasa (24/11/2020).
[irp]
Rombongan tersebut diketuai Ir. Hadian Ananta Wardhana, yang didampingi Laksma TNI Supendi, pakar tata kota Dr. Yayat Supriatna, serta para anggota tim kajida Wantannas. Kedatangan mereka disambut langsung Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di pendopo kabupaten.
Ketua tim Hadian mengatakan, timnya telah memantau berbagai prestasi Banyuwangi salah satunya terkait updating data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilainya telah dilakukan dengan baik.
“Banyuwangi terus melakukan sinkronisasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dibangun. Banyuwangi pun mampu mengatasi seluruh permasalahan pendataan bansos untuk penanganan Covid-19,” kata dia.
Banyuwangi, kata dia, juga bisa memvalidasi data-data penerima bansos dengan cepat, transparan dan terintegrasi melalui satu sistem berbasis IT. Sehingga, semua usulan dari bawah mampu diakomodir dengan cepat.
Hadian menambahkan, sampai saat ini data kemiskinan telah menjadi data nasional yang cukup serius. Banyak bantuan yang ternyata di kemudian hari dinilai tidak tepat sasaran akibat data yang kurang tersusun dengan baik.
“Padahal dengan pendataan yang sudah by name by address seperti di Banyuwangi, hal ini tidak perlu terjadi. Makanya, apa yang dilakukan Banyuwangi menjadi perhatian pusat. Keberhasilan Banyuwangi patut direplikasi di tingkat nasional agar permasalahan data penerima bansos bisa diselesaikan dengan tuntas,” kata Hadian.
Banyuwangi sendiri telah melakukan berbagai terobosan program kemiskinan yang dilakukan bersinergi dengan banyak pihak. Terobosan itu berhasil menurunkan angka kemiskinan Banyuwangi, dari yang tahun 2010 angkanya mencapai 20,09 persen dan kini turun menjadi 7,52 persen.
Baca juga: DPRD Jember Soroti Anggaran Stiker Warga Miskin Rp 2,8 Miliar, Dinsos PPPA Beberkan Alasan Pengajuan
"Kami akan melakukan kajian mendalam terkait sistem pengelolaan data kemiskinan. Memang untuk mereplikasi bukan perkara mudah. Diperlukan kajian mendalam terkait inovasi sinkronisasi DTKS dan pendistribusian bansos. Ini sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemerintah,” imbuh Hadian.
Sementara itu, Bupati Anas berterima kasih atas apresiasi dari Wantannas. Anas menuturkan bahwa dalam penanganan kemiskinan, data merupakan senjata utama untuk memastikan program yang tepat sasaran. Dengan data yang dimiliki, pemkab bisa melakukan sejumlah intervensi. (bro)
Editor : Apriliana Devitasari