KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Sejumlah pegawai honorer di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan merasa nasibnya digantung. Status sebagai ASN tak kunjung diperoleh meski memiliki kreteria yang disaratkan. Mengadukan persoalan ini ke anggota DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu opsi yang ditempuh oleh mereka.
[irp]Mereka mendatangi rumah Sugiarto anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten. Sebagian besar adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). "Kami menuntut kepastian statusnya, serta nasib dianggap masih jauh dari layak," kata Jalaudin koordinator aksi .
Selama ini kesejahteraan pegawai honorer di DKBPP Kabupaten Pasuruan masih dipandang sebelah mataPemkab Pasuruan. Parahnya, status pegawai honorer teman-teman PLKB digantung. "Padahal, mereka masuk kreteria sebagai ASN. Seperti masa kerja, dan lainnya," ujar Jalaudin , Sabtu (19/9/2020).
Sebenarnya saat ini DKBPP Kabupaten Pasuruan membutukan 41 orang. Sedangkan, ada 22 orang PLKB yang masih berstatus honorer. "Tinggal ditingkatkan sebagai ASN," katanya.
Sugiarto anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pasurun mengapresiasi kedatangan mereka di rumahnya. Anggota komisi II ini meminta, para pegawai honorer bersabar, serta tetap bersatu. Bahkan, ia mendukung perjuangan mereka. "Silahkan buat surat ke dewan. Intinya audensi terkait persoalan ini," sarannya.
Walau bukan kewenangan komisinya. Namun, politisi asal Purwodadi tersebut siap membantu. Rencananya, belasan pegawai honorer DKBPP Kabupaten Pasuruan akan mendatangi gedung rakyat (DPRD Kabupaten Pasuruan). (rtn)
Editor : Redaksi
