klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Komisi E DPRD Jatim Minta Disnakertrans Perbanyak BLK

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Ilustrasi kegiatan pelatihan menjahit di Balai latihan Kerja.
Ilustrasi kegiatan pelatihan menjahit di Balai latihan Kerja.

KLIKJATIM.Com | Surabaya - Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta Pemprov Jatim untuk memperbanyak pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) Jatim. Alasannya, keberadaan BLK berfungsi optimal untuk membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi Covid-19. "BLK itu akan merangkul lebih banyak lagi masyarakat, utamanya pengangguran, untuk berlatih keterampilan," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Artono .

[irp]

Dikatakan, dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga saat ini ada lebih dari 6.000 karyawan di Jatim berhenti bekerja karena PHK. Jumlah ini belum termasuk pekerja migran yang dideportasi dari negara tempat mereka bekerja. Untuk itu, pihaknya siap menfasilitasi dengan menambah anggaran untuk BLK. "Tentunya, anggaran ini untuk recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19," jelas dia.

Ditambahkan, anggaran tersebut bisa untuk peremajaan peralatan, menambah program pelatihan hingga memperbanyak kepesertaan. Provinsi Jatim saat ini punya 16 BLK, tersebar di seluruh Jatim. Namun, sejak pandemi Covid-19, aktivitas selusuh BLK tersebut sempat terhenti. Selain karena untuk mencegah penularan, anggaran untuk BLK juga habis.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari meminta Disnakertran untuk menginventarisiasi kebutuhan peralatan yang urgent di 16 BLK. Sebab, data tersebut akan menjadi pijakan dalam alokasi anggaran nanti.

[irp]

“Kami di Komisi E siap memperjuangkan tambahan anggaran. Sebab, tadi saya lihat peralatannya masih lama. Komputer misalnya, masih menggunakan teknologi lama. Padahal sekarang sistemnya sudah baru semua,” katanya.

Hari mengatakan, investasi skil bagi lulusan BLK sangat penting agar bisa bersaing di dunia kerja, salah satunya dengan upgrade peralatan. “Beberapa anggaran memang dipotong untuk Covid-19. Namun, khusus untuk BLK harus mendapat priorotas sebagai upaya recovery ekonomi,” ujarnya.

Kepala Disnakertran Jatim Himawan Estu Bagijo mengapresiasi usul DPRD Jatim tersebut. Dia juga berharap kebutuhan BLK terpenuhi. “Setiap tahun di BLK juga ada analisa kebutuhan pelatihan kerja, sesuai daerah masing-masing. Ini akan kami optimalkan lagi,”pungkasnya. (hen)

Editor :