klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

CWI : Pemimpin Perempuan Tidak Tunduk Kepentingan Politik

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Tm peneliti Cakra Wikara Indonesia saat mewawancarai Bupati Jember, dr Faida MMR.
Tm peneliti Cakra Wikara Indonesia saat mewawancarai Bupati Jember, dr Faida MMR.

KLIKJATIM.Com | Jember - Lembaga peneliti, Cakra Wikara Indonesia menilai, pengalaman dalam bernegosiasi dengan publik membuat perempuan sebagai pemimpin tidak mudah tunduk oleh kepentingan-kepentingan politik.

[irp]

"Bupati Jember Faida, adalah perempuan yang saat kali pertama mencalonkan langsung berhasil menduduki pimpinan kepala daerah," kata Anna Margret Ketua CWI saat mewawancarai Bupati Jember, dr Faida MMR untuk penelitian. Dikatakan, orientasi atau prioritas untuk kesejahteraan, isu-isu kesejahteraan sangat jelas menjadi prioritas pada sosok Bupati Jember.

Dikatakan, dalam penelitian ini ditujukan untuk mendorong peningkatan pencalonan perempuan dalam pemilihan kepala daerah dan mendorong semakin kuatnya kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah.

“Justru keberpihakan kepada kelompok marjinal itu menjadi sangat penting. Itu menjadi khas,” tandas perempuan yang juga dosen FISIP Universitas Indonesia ini.

[irp]

Selain itu, menurut Anna Margret menilai pemberitaan tentang kepemimpinan perempuan masih bias gender. Semestinya, penilaian berdasar latar belakang seorang pemimpin. Berlatar belakang birokrat ataukah profesional seperti Bupati Faida.

“Karena jadi punya rumusan tujuan yang jelas, punya rumusan rencana yang jelas,” jelasnya di Pendapa Wahyawibawagraha.

Ditambahkan, perempuan pemimpin yang memiliki kemampuan bernegosiasi dengan publik memiliki dukungan-dukungan lintas partai politik serta dukungan gerakan masyarakat sipil. “Saya pikir, justru ada keluwesan yang jadi khas kepemimpinan perempuan,” ungkapnya.

Menurut Anna, keterlibatan perempuan pada pencalonan kepala daerah berbeda dengan legislatatif memiliki perbedaan. Di legislatif maupun partai, ada kuota perempuan. Demikian juga di pemilihan penyelenggara pemilu, Bawaslu dan KPU, yang mensyarakatka 30 persen keterwakilan perempuan. (hen)

Editor :