klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

BBWS dan DPUTR Buka Suara, Saluran Air JIIPE Gresik Tak Masuk Jaringan Irigasi

avatar Much Taufiqurachman Wahyudi
  • URL berhasil dicopy
Kegiatan audiensi yang digelar DPRD Kabupaten Gresik bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), BPN, BBWS, serta pihak Kecamatan Manyar,
Kegiatan audiensi yang digelar DPRD Kabupaten Gresik bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), BPN, BBWS, serta pihak Kecamatan Manyar,

KLIKJATIM.Com | Gresik  – Status saluran air yang diduga diuruk di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, mulai mendapat titik terang. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Gresik menyebut lokasi yang dipersoalkan tidak masuk dalam jaringan irigasi maupun sungai yang tercatat dalam kewenangan pengelolaan masing-masing instansi.

Hal tersebut terungkap dalam audiensi yang digelar DPRD Kabupaten Gresik bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), BPN, BBWS, serta pihak Kecamatan Manyar, Kamis (19/11/2026).

Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut aduan warga Desa Mengare, Kecamatan Bungah, terkait dugaan pengurukan saluran air yang selama ini dimanfaatkan untuk pengairan tambak di kawasan JIIPE.

Perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Adityo S. Waskito,  menegaskan titik lokasi tersebut tidak tercatat dalam basis data jaringan irigasi maupun sungai milik BBWS, sehingga diperlukan identifikasi lanjutan terkait status, fungsi, dan pihak yang berwenang mengelolanya

Kepala Bidang Pengairan DPUTR Kabupaten Gresik, Ubaidillah, menjelaskan bahwa saluran yang dipersoalkan tidak termasuk dalam 115 daerah irigasi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Gresik.

Lokasi tersebut juga tidak masuk dalam jaringan irigasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi.

Menurutnya, kawasan tersebut merupakan kawasan peruntukan pertambakan. Karena itu, fungsi saluran air bagi aktivitas pengairan tambak dan kepentingan masyarakat sekitar perlu dicermati lebih lanjut.

Dari sisi pertanahan, perwakilan BPN Gresik, Aris Setiawan, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut secara administrasi telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS).

"Apabila terdapat aktivitas pembangunan yang mengharuskan pengurukan saluran air yang memiliki fungsi untuk kepentingan publik, maka perlu dilakukan penyediaan saluran pengganti agar fungsi pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Bidang Tata Ruang DPMPTSP Pemkab Gresik, Abdurahman, menyebut pengembangan kawasan JIIPE telah mengantongi perizinan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Secara regulasi, JIIPE sudah mengantongi sejumlah perizinan sesuai regulasi yang disyaratkan," ujar Ubaidillah.

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mengatakan, audiensi digelar untuk memperjelas status, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, saluran air itu tidak hanya berfungsi untuk pengairan tambak, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Mengare yang selama ini mencari kepiting dan udang.

Ia menegaskan, meskipun lahan di sekitar lokasi disebut telah dimiliki pihak JIIPE, kepentingan masyarakat dan fungsi sosial tetap harus diperhatikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Comdev Manager PT BKMS, Yudi Darjanto, menyatakan perusahaan memahami keresahan masyarakat terkait keberlangsungan aktivitas dan mata pencaharian warga sekitar.

"Kami siap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menelaah kondisi di lapangan, termasuk aspek teknis yang relevan dengan hal ini," ujarnya.

Yudi juga menyatakan manajemen JIIPE terbuka untuk berdialog dengan masyarakat guna mencari langkah penanganan yang tepat berdasarkan hasil penelaahan kondisi di lapangan.

Editor :