KLIKJATIM.Com | Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
"Alhamdulillah," kata Puan sambil mengetuk palu sidang.
Pengesahan tersebut dilakukan setelah Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU dalam rapat kerja pada Rabu (18/11/2026).
Undang-undang ini diharapkan menjadi instrumen untuk mempermudah negara mengambil kembali aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi.
Namun, pengesahan RUU tersebut mendapat sorotan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Mereka mempersoalkan hilangnya beberapa ketentuan penting dalam draf terbaru dibandingkan dengan rancangan sebelumnya.
Salah satu ketentuan yang dipersoalkan adalah illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah.
Ketentuan ini sebelumnya mengatur kemungkinan perampasan kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan seseorang dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah.
Kelompok masyarakat sipil menilai aturan tersebut penting untuk menelusuri kekayaan pejabat atau pihak lain yang diduga berasal dari tindak pidana.
Selain itu, mereka menyoroti perubahan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya.
Mekanisme ini diperlukan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili. Dengan demikian, aset yang diduga berasal dari kejahatan tetap dapat diupayakan untuk dirampas melalui proses hukum.
Kelompok masyarakat sipil khawatir perubahan dalam draf DPR justru mempersempit penerapan mekanisme tersebut.
Persoalan lain adalah pengelolaan aset hasil perampasan. Mereka menilai perlu ada lembaga yang jelas dan profesional agar aset yang disita tidak terbengkalai atau kehilangan nilai.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyampaikan kritik terhadap sejumlah ketentuan dalam RUU Perampasan Aset.
YLBHI menilai kewenangan aparat untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset harus disertai pengawasan yang ketat.
Sebab, kewenangan yang terlalu luas tanpa perlindungan hukum berpotensi disalahgunakan dan merugikan masyarakat.
YLBHI juga menekankan pentingnya hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dan mengajukan keberatan apabila asetnya disita.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah juga harus diperhatikan agar tidak ikut dirugikan dalam proses perampasan.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi III DPR bersama pemerintah telah membahas RUU tersebut melalui Panitia Kerja (Panja).
Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyebut pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Setelah pembahasan selesai, DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Tantangan Setelah Pengesahan
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara.
Namun, kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap menjamin kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat.
Pemerintah dan aparat penegak hukum juga dituntut menjalankan aturan tersebut secara transparan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Dengan demikian, tantangan setelah pengesahan bukan hanya mengejar dan merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan adil dan sesuai hukum.
Editor : Wahyudi