klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Rupiah Melemah ke Rp18.245 per Dolar AS, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6 Persen

avatar Wahyudi
  • URL berhasil dicopy

KLIKJATIM.Com | Jakarta – Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Kebijakan tersebut ditempuh untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global sekaligus menjaga inflasi tetap dalam sasaran.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 17–18 November 2026. Sejalan dengan kenaikan BI-Rate, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah antisipatif untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga daya tarik aset keuangan domestik bagi investor.

"Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen," kata Destry dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Tekanan terhadap rupiah menjadi salah satu pertimbangan utama BI. Pada 17 November 2026, nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.

BI menilai ketidakpastian global dan perubahan sentimen investor di pasar keuangan internasional masih berpotensi menekan mata uang domestik. Karena itu, stabilitas nilai tukar menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi nasional.

Selain melalui kenaikan suku bunga, BI memperkuat langkah stabilisasi rupiah dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing. Upaya tersebut dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

BI juga meningkatkan insentif transaksi lindung nilai atau hedging untuk mendorong investor dan pelaku pasar mengelola risiko perubahan nilai tukar. Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan tersebut telah mendorong transaksi lindung nilai di pasar domestik mencapai sekitar 14,10 miliar dolar AS hingga 17 November 2026.

Di tengah tekanan eksternal, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen.

Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Aktivitas manufaktur juga masih berada dalam zona ekspansi. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang meningkat dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026.

Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan. Sementara inflasi inti berada di level 2,56 persen.

Meski demikian, BI tetap mewaspadai tekanan inflasi pangan bergejolak yang mencapai 5,81 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi penurunan produksi sejumlah komoditas di daerah sentra akibat kondisi cuaca.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, BI tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pembiayaan perbankan ke sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor usaha yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

BI juga menyiapkan penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui jalur pembiayaan dengan insentif maksimal 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Desember 2026.

Sementara itu, kondisi industri perbankan nasional masih terjaga. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada September 2026 tercatat sebesar 24,30 persen. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) berada di level 2,07 persen secara bruto dan 0,82 persen secara neto.

Di sektor sistem pembayaran, aktivitas ekonomi digital juga terus tumbuh. Volume transaksi pembayaran digital pada Oktober 2026 mencapai 6,18 miliar transaksi atau meningkat 31,47 persen secara tahunan.

Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 70,95 persen. Jumlah pengguna QRIS mencapai 71,91 juta orang, sedangkan jumlah merchant tercatat sebanyak 51,31 juta.

Melalui kombinasi kebijakan suku bunga, intervensi pasar valuta asing, serta penguatan likuiditas dan sistem pembayaran, BI berupaya menjaga stabilitas ekonomi tanpa menghambat pertumbuhan. Kebijakan moneter ke depan akan terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global, pergerakan nilai tukar rupiah, dan prospek inflasi 2026–2027.

Editor :