klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Perpanjangan Kontrak 5.106 PPPK Paruh Waktu Sumenep Belum Tuntas

avatar Hendra
  • URL berhasil dicopy
Momentum pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sumenep pada 1 Desember 2025 lalu. (doc. Istimewa/Klikjatim.Com)
Momentum pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Sumenep pada 1 Desember 2025 lalu. (doc. Istimewa/Klikjatim.Com)

KLIKJATIM.Com | Sumenep - Urusan administrasi perpanjangan perjanjian kerja ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Sumenep, Madura, belum sepenuhnya beres.


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) masih menunggu sejumlah dokumen yang belum dikembalikan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).


Ada sebanyak 5.106 PPPK Paruh Waktu yang masuk dalam proses perpanjangan perjanjian kerja tersebut. Berkasnya telah disiapkan BKPSDM dan disalurkan ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti.


Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan menjelaskan, tahapan yang menjadi kewenangan pihaknya telah diselesaikan. Kini, kelengkapan administrasi bergantung pada proses pengembalian dokumen dari OPD setelah ditandatangani PPPK yang bersangkutan dan dibubuhi meterai.


“Semua sudah kami distribusikan kepada OPD untuk diproses di tingkat mereka. Saat ini kami menunggu sebagian yang belum mengembalikan dokumen yang sudah ditandatangani,” ujar Benny, Senin (5/10).


Sejumlah OPD masih tercatat dalam proses pengembalian. Di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Bukan hanya OPD, BKPSDM juga masih menanti dokumen dari tiga wilayah kecamatan, yakni Dungkek, Gayam, dan Kangean.


Berbeda dengan sejumlah instansi tersebut, proses administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan beserta seluruh puskesmas disebut telah selesai. Sedangkan pada Dinas Pendidikan, proses pengembalian dokumen masih berjalan.


Untuk mengejar kelengkapan berkas, BKPSDM melakukan pemantauan secara berkala melalui komunikasi internal bersama masing-masing OPD.


“Kami selalu menyampaikan dan memantau melalui grup internal agar OPD segera menyampaikan data surat perjanjian kerja yang sudah ditandatangani PPPK Paruh Waktu,” katanya.


BKPSDM berharap proses tersebut tidak berlarut sehingga seluruh dokumen 5.106 PPPK Paruh Waktu dapat segera terkumpul.


Kelengkapan berkas menjadi bagian penting untuk menuntaskan pendataan perpanjangan perjanjian kerja mereka.

Editor :