KLIKJATIM.Com | Sidoarjo - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono meminta supaya ada percepatan penurunan harga minyak goreng bersubsidi Minyakita dari saat ini sebesar Rp22 ribu per liter menjadi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.
"Kami menilai kondisi kenaikan harga tersebut tidak wajar dan harus segera ditertibkan oleh pemerintah serta aparat penegak hukum," katanya di sela melakukan kunjungan di Pasar Porong, Sidoarjo, Rabu.
Ia mengatakan, Minyakita telah mendapatkan subsidi dari pemerintah dan seharusnya dijual jauh di bawah harga minyak komersial.
"“Ini tidak masuk akal. Minyakita adalah minyak subsidi, seharusnya jauh lebih murah. Kalau sampai Rp22.000, ini sudah di luar kewajaran," katanya.
BHS sapaan akrabnya, mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dan meminta distribusi segera diperbaiki serta potensi penyimpangan ditindak tegas, bahkan tidak menutup kemungkinan masuk ranah tindak pidana korupsi.
"Kalau ada yang menghambat distribusi atau memainkan harga, itu harus diproses. Ini menyangkut uang negara. Aparat seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK harus turun tangan,” katanya.
Ia juga membantah alasan kenaikan harga akibat mahalnya bahan kemasan plastik karena kontribusi biaya kemasan terhadap harga produksi sangat kecil, sehingga tidak bisa dijadikan pembenaran atas lonjakan harga yang signifikan.
"“Kalau plastik naik, pengaruhnya hanya sekitar 2,5 persen. Jadi tidak mungkin harga melonjak setinggi itu. Ini harus ditertibkan,” ujarnya.
Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Setya Handaka, mengakui adanya kendala dalam distribusi Minyakita di lapangan. Salah satu faktor yang disampaikan distributor adalah kenaikan harga bahan kemasan yang turut memengaruhi biaya produksi.
"Kami sudah berkoordinasi, memang ada beberapa kendala di distribusi, termasuk dari sisi kemasan yang disebut mengalami kenaikan harga,” kata Setya.
Editor : Wahyudi
