KLIKJATIM.Com | Pulau Bangka – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam acara penyerahan aset barang rampasan negara. Kegiatan yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam ini berlangsung di PT Tinindo Internusa, Pulau Bangka, pada Senin (06/10/2025).
Penyerahan aset ini dilakukan oleh Jaksa Agung, ST Burhanudin, kepada Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, untuk kemudian diserahkan kepada PT Timah Tbk. BUMN ini akan bertugas mengelola aset tersebut untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
Baca Juga : IPPAT Jatim Bahas Problematika Hukum Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Direktur ATR/BPN Andi Renald Jadi NarasumberBarang rampasan negara yang diserahkan kepada PT Timah Tbk meliputi aset fisik dan non-fisik yang bernilai fantastis. Aset tersebut terdiri dari peralatan Industri terdiri 6 unit smelter (tempat pemurnian biji timah), 104 unit alat berat, dan 195 unit alat pertambangan, logam timah seberat 680.687,6 kilogram dan logam emas seberat 3.520,92 gram, aset tanah sebanyak 929 bidang dengan total luas mencapai 571.452.110 meter persegi (sekitar 57.145 hektare), dan aset lain berupa 2 unit gedung dan 53 unit kendaraan.
Selain itu, uang tunai hasil rampasan yang telah disetorkan ke kas negara tercatat sebesar Rp202.701.078.370, ditambah sejumlah mata uang asing, termasuk 3.156.053 USD, 53.036.000 JPY, 524.501 SGD, 765 EUR, 100.000 KRW, dan 1.840 AUD.
Kehadiran aset hasil penegakan hukum ini diharapkan dapat memperkuat posisi PT Timah Tbk dalam mengelola sumber daya timah secara legal dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi negara.
Baca Juga : Kepala BPN Jatim Terima Kunjungan Komnas HAM untuk Pra-Mediasi Masalah Pertanahan di Jawa TimurMenteri Nusron hadir mendampingi Presiden bersama sejumlah Menteri/Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih lainnya. Dari Kementerian ATR/BPN, turut hadir Penasehat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; Inspektur Wilayah 1, Arief Muliawan; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hizkia Simarmata dan jajaran. (yud)
Editor : Iman
