KLIKJATIM.Com l Pasuruan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan tidak mau kehilangan marwahnya sebagai pengawas anggaran. Meski menyetujui pengajuan anggaran penangganan Covid-19 senilai Rp 77 Miliar di Kabupaten Pasuruan, namun wakil rakyat ini tetap mengkuliti kinerja Satgas Covid-19 Pasuruan.
"Kami minta breakdown perencanaan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pasuruan seperti apa," kata Joko Cahyono, anggota Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan, dalam hearing bersama Satgas Covid-19 di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (13/4/2020) siang.
Politisi Partai Nasdem itu mengingatkan, Kabupaten Pasuruan masuk zona merah. Penetapan ini usai 10 warga positif terpapar virus corona. "Satgas Covid harus segera bergerak cepat menangani wabah ini. Apa nunggu berjatuhan korban baru bergerak," sindirnya.
[irp]
Anggaran sebesar Rp 50 juta disalurkan setiap kelurahan untuk penanganan penyebaran Covid-19 harus diterima setiap desa. "Terpenting anggaran tersebut segera terealisasi. Jangan muter di ring atas saja, di bawah sudah panik," imbuhnya.
Namun paling dirindu teman-teman dewan, kata Kaji Joko sapaanya, hadirnya Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan Wakilnya Mujib Imron dalam hearing membahas wabah ini.
Senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi. Dikatakan dia, dampak Covid-19 ini sangat makro. Satgas harus segera bekerja cepat, dan tepat. "Agar masyarakat bawah tidak panik," katanya.
Program bantuan terdampak corona seperti sembako harus segera didistribusikan ke bawah.
[irp]
Menanggapi hal itu, Agus Sutiaji, Sekda Kabupaten Pasuruan menjelaskan, ada 30 lebih portabel dibagikan. Terkait anggaran Rp 77 miliar, pihaknya tidak akan berpatokan di situ. Artinya, bisa bertambah dengan refocusing tahap dua, apabila penanganan Covid-19 dirasa belum selesai. "Saat ini kita siapkan Rp 20 miliar dalam bentuk sembako akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19," jelasnya.
Percepatan pencairan DD dan ADD serta jaminan kesehatan bagi tenaga medis secepatnya akan terealisasi. Agus juga singung perlakuan terhadap orang mudik dengan cara membuat surat edaran, yaitu meminta kepada semua elemen masyarakat untuk memberikan laporan ke desa. "Bagi warga mudik luar Pasuruan harus melapor ke desa, agar dilakukan protokol kesehatan," urainya.
Untuk kesediaan pangan, ungkap Agus, cukup sampai bulan Oktober 2020. "Kita sudah koordinasi dengan bulog, pasokan sembako aman," pungkasnya. (bro)
Editor : Redaksi
