KLIKJATIM.Com | Gresik - Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik kerap disebut sebagai Surabaya Raya. Hal tersebut karena lokasi ketiga wilayah tersebut berdekatan, bahkan berbatasan.
Kabupaten Gresik, Kota Surabaya dan Sidoarjo dikenal sebagai episentrum ekonomi Provinsi Jawa Timur. Di tiga kota ini industri tumbuh, investasi besar juga mengalir deras ke tiga wilayah ini.
Karena itu menarik untuk diketahui angka (jumlah) kemiskinan (penduduk miskin) di Gresik, Surabaya dan Sidoarjo ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada 2022 sebesar 11,06 persen, di tahun 2023 sebesar 10,96 persen, kemudian di tahun 2024 sebesar 10,32 persen.
Di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan data BPS Jatim, persentase penduduk miskin di tahun 2022 sebesar 5,36 persen, tahun 2023 sebesar 5,00 persen, tahun 2024 jadi 4,53 persen.
Adapun di Kota Surabaya, berdasarkan data BPS Jawa Timur, persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 4,72 persen, 2023 4,65 persen, 2024 3,96 persen.
Dari segi jumlah penduduk miskin, berdasarkan data BPS Jatim, di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 terdapat 149,64 ribu penduduk miskin, tahun 2023 ada 149,75 ribu, tahun 2024 turun menjadi 142,38 ribu penduduk miskin.
Di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan data BPS Jatim, jumlah penduduk miskin tahun 2022 sebanyak 125,69 ribu orang, tahun 2023 mencapai 119,15 ribu orang, sedangkan tahun 2024 sebanyak 109,39 ribu jiwa (orang).
Di Kota Surabaya, berdasarkan data BPS Jatim, jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 mencapai 138,21 ribu jiwa, tahun 2023 mencapai 136,37 ribu jiwa, tahun 2024 ada 116,62 ribu jiwa (penduduk).
Untuk melengkapi perbandingan, jumlah penduduk di Kabupaten Gresik baik laki-laki maupun perempuan pada 2023 menurut BPS Jatim sebanyak 1.344.648 jiwa, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 2.114.588. Adapun Kota Surabaya pada tahun 2023 jumlah penduduk mencapai 2.893.698 jiwa.
Dari data-data di atas, dapat disimpulkan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik lebih banyak daripada Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, baik dari jumlah maupun persentasenya.
Namun yang juga penting diperhatikan, garis kemiskinan di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 lebih tinggi dari Kabupaten Sidoarjo, yakni Rp608.828 per kapita per bulan, sementara Kabupaten Sidoarjo Rp597.284 per kapita per bulan. Adapun Kota Surabaya garis kemiskinannya pada tahun 2024 lebih tinggi dari dua kabupaten tersebut, yakni mencapai Rp742.678 per kapita per bulan.
Baca juga: Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Gresik Berkurang, Berdasarkan Data BPS 2024[caption id="attachment_135787" align="alignnone" width="300"]
Infografis profil Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Dok/BPS Gresik)[/caption]Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dalam sebuah kesempatan menyampaikan, berbagai upaya dilakukan Pemkab Gresik untuk menurunkan angka kemiskinan. Terbaru, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 menurun. Hal ini terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Dalam data tersebut, tercatat persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gresik berada di angka 10,32% atau sebanyak 142.390 jiwa.
Angka ini, turun dari angka 12,42% atau sebanyak 166.350 jiwa di awal Fandi Akhmad Yani dan Aminatun Habibah menjabat (tahun 2021) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Jumlah kemiskinan ini menjadi yang terendah dalam 15 tahun terakhir.
Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik sebanyak 149,75 ribu orang atau 10,96 persen dari total jumlah penduduk, sementara pada 2022 sebanyak 149,64 ribu orang, setara 11,06 persen. Di tahun 2023 tersebut, jumlah penduduk miskin naik tipis meski persentase menurun.
Salah satu program yang dilakukan Pemkab Gresik untuk menurunkan jumlah penduduk miskin adalah program bantuan langsung tunai secara rutin disalurkan kepada keluarga yang sangat membutuhkan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan daya beli.
“Selain itu, pelatihan keterampilan kerja diberikan kepada masyarakat kurang mampu, membantu mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tutur Aminatun Habibah.
Pembangunan infrastruktur dasar di desa juga menjadi perhatian, dengan proyek-proyek seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dirancang untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi lokal juga didorong, termasuk dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bantuan modal bagi wirausaha lokal.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga didorong berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk pengembangan ekonomi lokal, dan lembaga pendidikan serta pelatihan memberikan kursus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
"Pemkab Gresik juga aktif bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah dan akademisi untuk merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Seperti halnya lewat Baznas yang memberikan bantuan produktif bagi masyarakat, dan beasiswa pendidikan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat," terang Wabup Aminatun Habibah. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
