Kabupaten Bojonegoro Nomer 1 Tingkat Kerawanan Pemilu di Jawa Timur

Selasa, 30 Sep 2025 12:14 WIB

Dana Transfer Pusat 2026 Dipangkas Rp1,3 Triliun, Pemkab Bojonegoro Tak Gentar!

KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Kabupaten Bojonegoro menjadi nomer satu tingkat kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024 se-Jawa Timur (Jatim).

Hal tersebut disampaikan oleh PJ Bupati Bojonegoro Adryanto saat menggelar deklarasi atau ikrar netralitas aparatur sipil negara (ASN), non ASN, serta kepala desa (kades) di pendopo. Rabu (13/12/2023) kemarin.

"Saya dapat kabar menurut survei dari Kodam V Brawijaya, Bojonegoro menjadi nomer satu tingkat Kerawanan Pemilu 2024," ujarnya setelah acara kepada klikjatim.com.

Menurutnya, yang dimaksud oleh Kodam V Brawijaya terkait kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024 itu dirinya kurang tahu detail. Yang jelas, hasil survei dari Kodam V Brawijaya tersebut memang patut diatensi.

"Kita mengucapkan ikrar bersama menunjukkan bahwa kita tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam pelaksanaan pemilu, karena ini menjadi taruhan kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai penyelenggara pemerintahan," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sampai menerbitkan dua kali surat instruksi terkait dengan netralitas adalah untuk menjaga kondisi Bojonegoro, memastikan bahwa semuanya netral, sehingga masyarakat Bojonegoro percaya dengan bapak ibu semua sebagai penyelenggara pemerintahan yang tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam rangka menyelenggarakan pemilu.

"Saya harap dengan adanya ikrar sore ini menjadi sesuatu untuk kita bersama-sama memperkuat mendukung pelaksanaan pemilu di Bojonegoro secara baik, dengan semangat yang baik dan semangat tinggi dan tentunya juga dengan semangat untuk menjaga netralitas kita sebagai ASN, sebagai kepala desa maupun penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bojonegoro," pungkasnya.

Minggu, 28 Sep 2025 19:05 WIB

Basuki Terpilih Aklamasi Pimpin PPDI Bojonegoro 2025-2030

Perlu diketahui dalam acara ikrar tersebut di hadiri oleh Pj Bupati, Forkopimda, Sekda, Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan Kades. (ris)