KLIKJATIM.Com | Surabaya - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya tanpa Silpa merosot di tahun 2022. Dari target Rp9,5 triliun, Kota Surabaya hanya mampu mencapai Rp8,57 triliun atau sekitar 87,15 persen saja. Padahal idealnya PAD minimal 90 persen dari target.
"Idealnya, pencapaian PAD sebesar 90 persen, atau lebih 90 persen dari target yang sudah ditetapkan," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, Rabu (28/12/2022).
Terkait tidak tercapainya target, Anas menyoroti sektor pajak reklame, yang seharusnya berpotensi signifikan menyumbang PAD kota Surabaya. "Kami meminta supaya Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) kota Surabaya melihat potensi pajak reklame, dengan memplototi lagi dan melihat lagi, karena banyak tunggakan pajak di reklame," ujar Anas Karno.
Lebih lanjut Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan, kalau para pengusaha reklame tersebut sudah mendapatkan teguran, dilanjutkan dengan surat peringatan, tapi masih saja menunggak pajak, sebaiknya ditertibkan.
"Jangan sampai potensi PAD dari keberadaan reklame ini masuk ke oknum tertentu. Sehingga merugikan PAD Surabaya," tegasnya.
Anas mengingatkan kepada Bapenda Kota Surabaya supaya tidak sekedar menetapkan besaran target terhadap pajak reklame. "Seharusnya target pajak reklame dihitung berdasarkan jumlah titik pemasangan reklame di seluruh Surabaya. Sehingga pemasangan target ini berdasarkan logika tidak hanya sekedar pasang angka," tegasnya.
Anas berharap PAD Kota Surabaya di tahun 2023 akan bertambah melalui sektor pajak restoran, hotel dan hiburan. "Sektor-sektor ini juga berpotensi untuk menaikkan PAD di tahun 2023. Hotel misalnya, sudah mulai ada kenaikkan. Okupansi sebesar 75 persen. Kita berharap PAD 2023 bisa mencapai minimal 90 persen dari target," jelasnya.
Sementara itu Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengatakan, untuk meningkatkan PAD tahun 2023 disektor pajak, pihaknya akan mengintensifkan pungutan pajak lapangan, di antaranya pajak reklame.
"Di tahun 2022, kita memang mengeluarkan kebijakan relaksasi, pemutihan denda, kemudian pembayaran pajak dengan cara diangsur. Karena masih dimasa recovery pandemi. Karena berat menanggung hutang pajak selama 2 tahun pandemi," terangnya.
Sedangkan tahun depan pihaknya akan menggenjot PAD pajak sekitar Rp5 triliun. Karena menurutnya masih banyak pos pendapatan pajak yang perlu diserap. "Mudah-mudahan target bisa tercapai," tutupnya. (fat)
Editor : Redaksi
