KLIKJATIM.Com | Ponorogo - Lagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemnkeu RI) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
Penghargaan ini merupakan ke 10 kali. Dengan kata lain Pemkab Ponorogo bisa mempertahankan opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran tersebut.
Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diwakili Kepala Sekretariat BPK Sigit Pratama Yudha kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Ir H Juanda Sidoarjo pada Selasa (17/5/2022) lalu.
"Alhamdulillah Pemkab Ponorogo kembali mendapat predikat opini WTP untuk kesepuluh kalinya berturut-turut, " ujar Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Kamis (19/5/2022).
[caption id="attachment_107881" align="aligncenter" width="1142"]
Bupati Sidoarjo, Sugiri Sancoko. (ist)[/caption]
Kang Giri menjelaskan, berarti itu menandakan dalam penganggaran, pengelolaan, serta pelaporan keuangan APBD pada setiap tahunnya Pemkab Ponorogo sesuai kaidah yang dipersyaratkan.
Dia berharap semua pihak tidak berpuas diri dengan adanya perolehan WTP 10 kali berturut-turut. Pasalnya WTP adalah sebuah kewajiban menyuguhkan sesuatu laporan keuangan aktubel, tepat waktu, transparan.
"Tetap berbenah. Tidak sekedar di atas kertas saja. WTP harus menjadi jiwa dan budaya. Sehingga laporan dan faktual sama, " beber Kang Giri.
[caption id="attachment_107883" align="aligncenter" width="1123"]
Bupati Ponorogo, Kang Giri Menerima WTP di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (ist/Humas Pemkab Ponorogo)[/caption]
Dia pun berterimakasih kepada ASN yang menyuguhkan luar biasa. Guna mempertahankan capaian audit tertinggi dalam penyusunan keuangan daerah ini, Kang Giri meminta pelaksana teknis pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Ponorogo selalu berpedoman pada arahan dan petunjuk baik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (adv/nul)
Editor : Fauzy Ahmad
