klikjatim.com skyscraper
klikjatim.com skyscraper

Jadwal Pileg 2024 Sudah Ditetapkan, Golkar Surabaya Tunggu Kepastian Soal Pemekaran Dapil

avatar klikjatim.com
  • URL berhasil dicopy
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni. (Hilmi/klikjatim.com)
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni. (Hilmi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Surabaya - Agenda pelaksanaan Pemilu Pilpres dan Pileg telah ditetapkan oleh KPU bersama DPR RI, yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Pasca ditetapkannya jadwal itu, Partai Golkar siap melakukan gerak cerdas dan cepat untuk memenangkan hati rakyat.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, kepastian jadwal ini membuat Partai Golkar Kota Surabaya mulai mempersiapkan diri menghadapi agenda di 2024 mendatang. "Sebagai partai yang inklusif, memang kita terbuka terhadap semua warga Surabaya yang ingin mengabdi di DPRD melalui Partai Golkar," jelasnya saat ditemui, Rabu (26/1/2022).

Politisi muda potensial ini memastikan berpolitik di Partai Golkar sangat asyik. Pasalnya, dalam Pileg mendatang, Partai Golkar memastikan tidak akan menggunakan mahar politik sebagai bagian untuk menentukan nomor urut caleg. Apalagi di tahun 2024 mendatang pemilih muda akibat bonus demografi telah meningkat secara signifikan.

Untuk itu, dia juga mengajak anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik agar segera bergabung dengan Partai Golkar.

"Insya Allah di Partai Golkar tidak mengenal caleg yang mau nomor sekian-sekian itu menggunakan mahar politik, semuanya berdasarkan juklak dan kompetensi yang bersangkutan," tegasnya.

Thoni, sapaannya, memahami dalam Pileg 2024 mendatang, kedekatan emosional antara Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan pemilihnya menjadi hal penting dalam perolehan suara. Untuk itu, Partai Golkar akan memaksimalkan potensi media sosial dalam mengenalkan Caleg dari Partai berlambang pohon beringin itu.

Untuk memaksimalkan pemenangan Partai Golkar di Surabaya, Thoni juga meminta kepada KPU Kota Surabaya untuk segera mengkaji apakah Kota Surabaya perlu menambah jumlah Daerah Pemilihan (dapil) atau tidak.

"Kami berharap KPU Surabaya cepat bekerja, sehingga kami tidak ragu apakah Dapilnya jadi dimekarkan atau tidak. Karena itu berpengaruh terhadap strategi politik dalam menjangkau calon pemilihnya," tandasnya.

Thoni yang juga merupakan legislator di Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya ini juga berharap KPU Kota Surabaya agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota terkait anggaran, kajian, dan sosialisasinya. (nul)

Editor :