KLIKJATIM.Com | Surabaya - DPD Partai NasDem Kota Surabaya menggelar media gathering dengan wartawan berbagai media massa. Acara yang dibalut dengan tema "Refleksi Akhir Tahun 2021 DPD Partai NasDem Surabaya" tersebut digelar di Kantor DPD, Jumat (31/12/2021).
Dalam acara yang tersebut, sejumlah awak media menanyakan sikap Partai NasDem terhadap persoalan di Surabaya, mulai dari penanganan Covid-19, surat ijo, kemiskinan, pengangguran, kekerasan terhadap anak dan lain-lain.
Menurut Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Robert Simangunsong mengaku bersyukur kepada Tuhan YME karena berhasil melewati badai ganas seperti Covid-19 pada 2021.
Menurut dia, penanganan Covid -19 memerlukan bantuan, keterlibatan dan kerja sama semua pihak, keikutsertaan terutama publik. "Kita tahu kedisiplinan masyarakat masih rendah. Padahal kedisiplinan merupakan kunci penanganan Covid-19. Karena itu,masyarakat diharap memiliki kesadaran dan berperan aktif, setidaknya dengan terus menjaga protokol kesehatan," kata Robert.
Ia juga mengatakan, sejak merebaknya Covid-19 silam, angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya tergolong tinggi. Ini bisa dilihat dari data jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari kisaran 400 ribu orang meningkat drastis menjadi 1 juta orang.
Sementara jumlah pengangguran juga tinggi. Per Agustus 2019, jumlahnya mencapai 5, 87 persen. Pada 2020, melonjak menjadi 9,79 persen, dan per Agustus 2021 tercatat sebesar 9,68 persen atau turun 0,11 persen dari tahun sebelumnya.
"Ya, kami berharap pemkot serius menangani kemiskinan dan pengangguran. Ini harus menjadi prioritas program, selain penanganan Covid-19, " tandas dia.
Lebih jauh, Robert menegaskan, semua ini tidak cukup diselesaikan dengan statemen yang berupa wacana. Tapi harus konkret dan direalisasikan dalam program-program dengan skala masif dengan intervensi anggaran besar dan tepat sasaran.
Terjadinya pemiskinan akibat pandemi Covid-19, juga berdampak masih tingginya angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Sehingga perlu meningkatkan dan menggalakkan lagi posyandu."Ini agar kesehatan ibu hamil dan anak terus terpantau. Masih banyak ibu hamil kurang memahami pentingnya kesehatan. Plus kebutuhan ekonomi yang makin sulit, " ungkap dia.(mkr)
Editor : Redaksi
