KLIKJATIM.Com | Surabaya - Keberadaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) yang dikelola Disperindag Jatim disorot kalangan dewan. Karena selain fungsinya tidak jelas, kantor perwakilan dagang tersebut juga dinilai tak mampu mendongkrak perekonomian di Jatim.
“Kami kecewa sekali posisi kantornya juga tak strategis. Idealnya harus di tempat strategis, misalnya di Mall atau di Perkotaan,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Jatim, Rohani Siswanto di Surabaya, senin (17/2/2020).
Kritikan dari politisi asal Partai Gerindra ini bukan tanpa dasar. Bahkan dalam pengamatannya, jumlah pengunjung di KPD selama sebulan hanya hitungan jari.
[irp]
“Dari laporan triwulan I hingga III terlihat yang datang ke sana cuma satu hingga dua orang saja dalam sebulan,” bebernya.
Jika demikian, maka keberadaan KPD sebagai ujung tombak Pemprov dalam menggaet perdagangan antar Provinsi dinilai sebatas isapan jempol.
“Kalau mau serius bangun KPD, support dari Pemprov harus lebih serius lagi. Jangan kemudian karena keberadaannya dibuat oleh Gubernur Soekarwo, sehingga dijaman Gubernur Khofifah hanya dibuat pokoknya ada,” tukasnya.
[irp]
Idealnya, kata Rohani, KPD merupakan tempat untuk menawarkan produk-produk Jatim dalam menarik perdagangan antar provinsi.
”KPD itu showroom kita untuk memamerkan produksi Jatim. Tapi faktanya lokasinya tidak strategis dan di dalam gang. Kalau program KPD ini tanggung dan tidak disupport oleh Pemprov, lebih baik dihapus lagi,” pungkasnya. (try/min)
Editor : Redaksi
