KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru terus ditindaklanjuti. Yang terbaru, utusan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama beberapa tim dari 3 Kementerian lainnya telah datang ke Kabupaten Pasuruan, Jumat (12/11/2021) kemarin.
[irp]
Mereka bertemu Bupati Pasuruan, H.M Irsyad Yusuf untuk membahas kelanjutan program nasional tersebut. Utamanya dalam hal penyempurnaan pendirian Badan Otorita Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOP-BTS).
Rombongan dari kementerian ini dipimpin oleh Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kemenko Marves, Suparman bersama Sekretaris Deputi (Sesdep) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenko Parekraf, Oneng Setya Harini.
Suparman mengatakan tujuan kunjungannya bersama rombongan sebagai upaya penjajakan awal. Mereka ingin melihat kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pasuruan, dalam mengusulkan lahan-lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai kawasan otoritatif dan koordinatif.
Harapannya, Pemkab Pasuruan harus bisa memastikan bahwa lahan yang nantinya dibebaskan statusnya sudah clear and clean. Artinya tidak ada lagi status tanah adat, tanah masyarakat maupun tanah yang dilindungi Undang-undang.
"Kami minta Pemkab Pasuruan bisa membantu menyelesaikan pembebasan lahan. Jangan sampai ketika sudah diusulkan nama-nama lahan di satu desa, eh ternyata lahan tersebut bermasalah. Itu pasti menyulitkan," urai Suparman.
Setelah pembebasan lahan selesai, maka tahapan berikutnya adalah mengusulkan proposal tersebut melalui Gubernur Jawa Timur (Jatim). Kemudian prosesnya lanjut kepada dewan pengarah yang disertai lampiran usulan wilayah koordinatif dan otoritatif.
"Tugas kami bersama Bupati menyelesaikan semuanya sebelum mengusulkan ke dewan pengarah. Sebelum ke dewan, usulan bisa masuk ke Gubernur dan menyurati dewan pengarah disertai lampiran usulan lokasi koordinatif dan otoritatif," jelasnya.
Selain itu, faktor amenitas seperti ketersediaan hotel, tempat ibadah hingga sarana kenyamanan pengunjung harus tersedia di sekitar. Termasuk faktor atraksifitas seperti adanya pertunjukan seni budaya dan keindahan alam juga harus ada di dalam desa tersebut.
"Semua itu akan menjadi masukan bagi dewan pengarah untuk bekalnya di Direktorat Badan Ororita tersebut. Kalau sudah klir, maka tindaklanjut berikutnya adalah pelaksanaan integrated tourism master plan BTS yang meliputi 4 kabupaten," urainya.
Sementara itu Bupati Irsyad Yusuf mengaku mendukung langkah pemerintah dengan membentuk BOP-BTS. Usai melakukan pertemuan dengan perwakilan dari kementerian tersebut, dia langsung menginstruksikan kepada Asisten hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Pasuruan. Yaitu membantu pemerintah pusat dalam pembebasan lahan.
"Saya minta Pak Asisten dan semua Kepala OPD terkait untuk bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kawasan TNBTS," ucapnya. (*/nul)
Editor : Redaksi
