4,5 Juta Penduduk Masih Berstatus Miskin, Begini Langkah Pemprov Jatim

Hal itu disampaikan saat membuka War Room Forum Pembangunan Daerah 2021 terkait Akselerasi Penurunan Tingkat Kemiskinan Jawa Timur 'Menurunkan Angka Kemiskinan Agro di Jawa Timur' di Hotel Harris, Surabaya, Rabu (27/10/2021)."Jika kita bisa menurunkan tingkat kemiskinan agro di Jawa Timur bersama dengan angka kemiskinan di pedesaan secara umum, Insya Allah target pengentasan kemiskinan kita bisa tercapai," katanya.

Menurut Emil itu, hal itu penting mengingat wilayah pedesaan menyumbang jumlah kemiskinan terbesar daerah dengan persentase sebesar 15,05 persen per Maret 2021. Ini menyebabkan, pengentasan kemiskinan harus difokuskan ke wilayah tersebut yang profesinya didominasi oleh para petani.

Berdasarkan data Bappeda Jatim per Maret 2021, jumlah penduduk miskin Jatim berjumlah4.572.730 atau sekitar 11,40 persen dari total penduduk. Ada 17 kab/kota dengan persentase penduduk miskin di atas persentase Jatim, yakni Kediri, Madiun, Trenggalek, Nganjuk, Situbondo, Gresik, Bojonegoro, Lamongan, Bondowoso, Pacitan, Pamekasan, Ngawi, Tuban, Probolinggo, Sumenep dan Bangkalan.

Sedangkan sisanya, 21 kab/kota berada di bawah persentase Jatim, yakni Kab. Mojokerto, Magetan, Malang, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Tulungagung, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Blitar, Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jombang, Ponorogo dan Jember. Meski begitu, sejumlah daerah tetap dianggap memiliki jumlah kemiskinan tinggi karena jumlah penduduk yang banyak.

Terdapat 15 wilayah kantong kemiskinan yang rencananya akan dijadikan fokus pilot projectpengentasan kemiskinan. Di mana, setiap kab/kota menargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan pada 2024 yang akan datang.

Ke-15 wilayah itu adalah Pasuruan dengan target 7, 8 persen tingkat kemiskinan pada 2024, Malang dengan target 8,3 persen, Sampang, Bangkalan dan Sumenep dengan target 17 persen, Bojonegoro dengan target 11 persen, Jember dengan target 8,8 persen, Kediri dengan target 8,9 persen, Probolinggo dengan 16,21 persen, Bondowoso dengan 12,2 persen, serta Pamekasan dengan 10,9 persen.

Sementara Tuban, Lamongan, Lumajang dan Situbondo masih belum memasang target. "Untuk itu, kita harus punya langkah kongkrit. Mengatasi kemiskinan tidak bisa dengan teori saja, tapi juga harus terjun langsung ke lapangan. Setelah forum diskusi ini, harus ada keputusan dan penindaklanjutan dari keputusan itu," terangnya.

Emil mengatakan, salah satu masalah yang seringkali ditemui adalah penduduk miskin yang berusia lanjut. Lansia, kata dia, merupakan tantangan karena mereka bergantung pada bantuan sosial.

"Padahal kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan hanya dengan bansos saja. Harus ada pemberdayaan dan edukasi. Tapi lansia ini kan tidak mungkin kita suruh ikut webinar ataupun seminar seperti penduduk miskin yang masih terbilang muda. Jadi ini juga harus kita carikan solusinya," tambahnya.

Dijelaskan, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan benar. Sehingga, sasaran masyarakat dapat dituju secara tepat dan memudahkan penyaluran bansos juga program pemberdayaan.

Di samping itu, ia juga menyarankan riset mendalam agar diketahui kebutuhan masyarakat di lapangan seperti apa. "Selain itu, karena kebanyakan penduduk miskin adalah petani, harusnya Dinas Pertanian juga bertanggungjawab menurunkan angka kemiskinan ini. Sebab selama ini semua tanggungjawab ada di Dinas Sosial saja. Maka, ini perlu diubah juga," terangnya.

Lebih lanjut, Emil mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, serta perangkat daerah dari lini terbawah seperti lurah. Ia juga berharap agar seluruh program bisa berjalan sesuai rencana.

"Menurunkan kemiskinan ini bukan karena kita ingin ranking kita bagus, tapi karena ini memang panggilan kita. Jadi terus bersinergi, kita bagi nanti kontribusi apa yang harus diberikan dari masing-masing pemkab, pemkot dan pemprov. Insya Allah, kita bisa mencapai target kalau semua pihak bekerjasama dan menjalankan program dengan serius," tutupnya. (rtn)

Editor : Redaksi