KLIKJATIM.Com | Bojonegoro - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal (SAKIP) secara virtual. Salah satunya dengan Pemkab Bojonegoro, Rabu (8/9/2021).
[irp]
Tampak Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah secara langsung memimpin pemaparan evaluasi SAKIP bersama evaluator dari Kemenpan RB tersebut. Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Dalam kesempatan itu Bupati Anna menyampaikan, visi yang diusung Kabupaten Bojonegoro adalah menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera dan berdaya saing.
Selain itu, dia juga membeberkan capaian kinerja tahun 2020. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bojonegoro di saat pandemi dengan jumlah penduduk total 1.339.100 jiwa tidak terlalu terdegradasi, dibanding daerah-daerah lain di Jawa Timur (Jatim). Yakni di angka -0,4 (dengan migas) serta -1,09 (tanpa migas).
"Untuk pembangunan sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 di angka 69,04 atau naik 0,29 dari tahun sebelumnya. Di bidang infrastruktur juga terdapat capaian yang luar biasa baik insfrastruktur jalan dan jembatan," kata Bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu.
Untuk progres hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 disebutkan mendapat nilai 68,09 dengan predikat "B" serta indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 58,30 dengan predikat "CC". Dengan hasil evaluasi ini, lanjut Anna, pihaknya akan terus memacu peningkatan kinerja dan berusaha memenuhi rekomendasi-rekomendasi dari evaluator.
"Untuk SAKIP salah satunya adalah pembangunan aplikasi SAKIP. Saat ini kami telah membangun dan menggunakan aplikasi SI-AKIP. Sedangkan untuk Reformasi Birokrasi tindaklanjut rekomendasi salah satunya adalah ada 15 SKPD, yang mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan target WBK Tahun 2022. Tentu pada tahun-tahun mendatang akan meningkat jumlah OPD yang mendeklarasikan dan mencanangkan Zona Integritas (ZI)," ucap Bupati.
Sementara untuk reformasi birokrasi, saat ini telah melakukan perbaikan yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan penganggaran efisien. Caranya dengan program penyederhanaan birokrasi melalui perampingan organisasi, penyederhanaan SOTK dan usulan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
Selain itu pada pelayanan publik juga semakin menjadi baik. Katanya, banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh SKPD pelayanan. Salah satunya Mall Pelayanan Publik telah diresmikan oleh Menteri PANRB tahun ini.
"Selain itu inovasi-inovasi yang terus kami kembangkan yakni Layanan Satu Data Bojonegoro, Program Petani Mandiri, Kartu Pedagang Produktif, Universal Health Coverage (UHC)," imbuhnya.
Bupati Anna menambahkan, tentunya dari evaluasi ini masih terdapat beberapa pembenahan dan penyempurnaan. Harapannya dengan tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi tim evaluator yang sudah dilakukan untuk tahun 2021 ada peningkatan nilai dalam predikat SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi.
"Kami dengan seluruh jajaran SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, terus berbenah, meningkatkan kinerja, belajar dari kekurangan yang ada. Guna semakin meningkatkan manajemen kinerja untuk mendapatkan kinerja yang semakin baik," tambahnya.
Bupati Bojonegoro juga meminta kepada KemenpanRB untuk mohon bantuan dan bimbingan agar ke depan bisa menjadi lebih baik. Karena bukan hanya sekedar nilai di atas kertas dan program terobosan yang dilaksanakan, namun juga perlu tertib administrasi. (nul)
Editor : M Nur Afifullah
