KLIKJATIM.Com | Malang - Sebanyak 1.756 orang tenaga kontrak bakal mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK yang akan digelar 6 September mendatang. Selain seleksi tulis, mereka diwajibkan sudah menjalani vaksin dan memiliki hasil test PCR sebelum ujian. Jika tidak menunjukkan dua syarat di masa PPKM ini, peserta bisa gugur dengan sendirinya.
[irp]
Dari 1.756 pendaftar PPPK yang lolos seleksi administrasi, mereka bakal diseleksi lagi hingga mengerucut 1.211 orang. Dengan kata lain, bakal 545 peserta yang tak lolos menjadi guru kontrak.
Sebelumnya, jadwal seleksi kompetensi itu sudah mundur dua kali. Mulanya, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menjadwalkan pada awal Juni lalu. Kemudian ditunda pertengahan Agustus lalu. Tapi karena ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, jadwal seleksi kompetensi ditunda 6 September depan.
Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Donny Sandito W mengatakan, penetapan jadwal seleksi kompetensi pada 6 September itu keputusan BKN. Mengenai lokasi tes, Donny mengatakan, bakal digelar di gedung Islamic Center.
Pemkot memilih gedung Islamic Center karena BKN menginginkan pelaksanaan seleksi harus terpusat di satu lokasi. “Sesuai arahan dari BKN ya begitu (terpusat di satu lokasi). Yang paling mumpuni ya gedung Islamic Center,” kata Donny.
Dikatakan, jadwal tersebut bisa saja berubah ketika pemerintah pusat menunda pelaksanaan seleksi kompetensi. Donny hanya berharap para calon guru bisa mengakses informasi resmi di website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang.
Pemkot juga dilema lantaran pelaksanaan seleksi kompetensi mundur dari jadwal yang telah ditetapkan awal Juni lalu. Saat itu, pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru dijadwal pertengahan Agustus. Namun harus tertunda lantaran adanya PPKM darurat.
Dengan waktu yang masih terbilang singkat, para calon guru harus menyiapkan semua persyaratan. Misalnya, wajib menunjukkan bukti telah tervaksin dan surat swab test PCR. Donny menjelaskan bahwa dua syarat tersebut merupakan aturan dari pusat.
”Itu sudah aturan dari sana (pemerintah pusat). Jadi mau bagaimana lagi,” imbuh mantan Camat Kedungkandang itu. (ris)
Editor : Redaksi
