KLIKJATIM.Com | Lamongan — Kapasitas rumah sakit di Lamongan ternyata masih terpakai 88 persen, tidak seperti isu yang tersebar di media sosial yang menyebut rumah sakit di Lamongan penuh akibat membludaknya pasien Covid-19.
[irp]
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar DPRD Lamongan dengan dinas kesehatan, RSUD Dr Soegiri, Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Anggota Komisi D DPRD Lamongan Syaifuddin Zuhri mengatakan, berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit saat rakor tersebut, kapasitas rumah sakit sampai saat ini masih sekitar 88%.
"Jadi ada space 12%, tidak seperti berita akhir-akhir ini yang memberikan berita kalau rumah sakit ini sudah penuh," kata Syaifudin.
Syaifudin juga menyebutkan, untuk angka kematian di rumah sakit, seperti disampaikan oleh Pak direktur RSUD Soegiri sekitar 6%, sehingga pasien yang berhasil sembuh mencapai 94%.
"Inilah perlunya kenapa teman-teman media juga harus bisa membantu menyampaikan kepada masyarakat bagaimana keberhasilan pihak rumah sakit yang mampu menembus angka 94% keberhasilannya," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur menyatakan, pihaknya mendapat keluhan dari masyarakat tentang sulitnya mendapatkan ruang perawatan di Rumah sakit umum milik milik pemerintah.
"Banyaknya laporan dari rakyat atau konstituen terutama warga yang menderita covid yang belum terlayani secara maksimal di Rumah Sakit Umum milik pemerintah, membuat kita ingin mengetahui dan mengurai permasalahan yang ada," tutur Ghofur, Sabtu (03/7/2021).
Dari hasil Rakor tersebut, lanjut Ghofur, diketahui bahwa kondisi RSUD di Lamongan sangat terbatas kapasitas bed maupun ruangan, sehingga menimbulkan antrian di IGD.
Sedangkan di sisi lain masyarakat meminta pelayanan yang prima dan baik ketika berobat ke RSUD meski pihak rumah sakit dan Dinkes itu sudah berupaya maksimal.
"Misalnya untuk IGD kapasitas bed nya kurang lebih sekitar 20, sementara yang datang atau masyarakat yang ingin berobat ke IGD itu ada sekitar 28 orang, kan bisa dibayangkan 20 pasien bisa masuk sementara yang 8 ini akhirnya menjadi antri," jelas Ghofur.
Dengan keadaan seperti itu, Ghofur menambahkan, Rumah Sakit kemudian memilah pasien mana yang masuk ICU dan ruang perawatan biasa, sehingga timbul antrian di IGD.
"Sementara maunya masyarakat begitu masuk, langsung minta masuk di ruang perawatan, karena memang masyarakat kita ini kan menginginkan cepat dirawat cepat ditangani dan cepat sembuh," imbuh Ghofur.
Untuk itu, dalam rapat koordinasi itu, Komisi D DPRD Lamongan memberikan sepuluh rekomendasi yang disampaikan dr. Davis salah satu anggota komisi D.
Antara lain memastikan implementasi serta penerapan PPKN darurat yang maksimal, melakukan tracing dan testing lebih masif dengan melibatkan lapisan pemerintahan terbawah, menyiapkan dan mengaktifkan isolasi komunal di desa-desa untuk pasien covid-19 tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan, mempercepat dan memastikan vaksinasi di Lamongan sesuai target untuk menciptakan hard imunity, tidak boleh ada penolakan pasien covid-19 di semua lini fasilitas kesehatan, penambahan tempat tidur perawatan pasien covid di seluruh Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
"Kemudian memanfaatkan secara maksimal fasilitas kesehatan yang ada untuk penanganan pasien covid 19, menambah tenaga kesehatan dan tenaga lain untuk perawatan pasien covid di RSUD dan Rumah Sakit lapangan, memastikan ketercukupan obat-obatan dan sarana penunjang untuk perawatan pasien covid dan pemulasaran jenazah, melakukan edukasi kepada Mudin lingkungan Desa tentang perawatan jenazah covid," tutur dr Davis menyampaikan rekomendasi. (bro)
Editor : Abdul Aziz Qomar
