KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah mulai dari tingkat daerah hingga pusat untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga diharapkan bisa lebih memudahkan pelaku usaha.
[irp]
Plt. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Edhi Kusdiyarwoko D mengaku sangat mengapresiasi kegiatan Seminar Nasional yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) dengan tema, ‘Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Provinsi Jawa Timur’. “Kegiatan ini mengambil peran aktif mempersiapkan sumber daya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Jawa Timur untuk menjadi pelaku masyarakat yang terbuka, melek digital, inovatif, dan kolaboratif, serta dapat eksis di dunia digital lebih jauh lagi sehingga dapat masuk ke pasar global,” papar Edhi saat menjadi pembicara secara virtual dalam acara Seminar Nasional di Kabupaten Pasuruan, Jumat (11/6/2021).
Lebih jauh dijelaskan, bahwa saat ini tercatat ada 64,2 juta unit UMKM telah mendominasi postur pelaku usaha. Bahkan untuk penyerapan tenaga kerja mencapai 97�n kontribusinya terhadap PDB Nasional 61%. Namun rasio kewirausahaan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan bebarapa Negara lain.
“Rasio kewirausahaan di Indonesia 3,47 persen atau relatif rendah dibandingkan Thailand 4,26 persen, Malaysia 4,74 persen, Singapura 8,76 persen,” paparnya.
Adapun peran pemerintah yang dilakukan salah satunya memberikan beberapa kemudahan. Misalnya dengan menerapkan kebijakan pengurusan izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Yaitu dengan menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan secara elektronik.
Harapannya melalui reformasi sistem perizinan, birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah bisa lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. “Jadi pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan mendaftarkan izin usaha secara online,” imbuhnya.
Dan seyogyanya di masa pandemi dengan peraturan PPKM di daerah-daerah, maka pelaku usaha khususnya UMKM dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, seluruh daerah harus terus dipacu beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui berbagai layanan yang diberikan, agar tetap produktif di masa pandemi Covid-19.
Edhi menerangkan, bahwa Smart Economy dalam konteks Smart City merupakan konsep suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan secara terpadu dan inovatif. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kota cerdas. “Jadi ekosistem digital dan teknologi di era pandemi mampu berperan sebagai enabler (penggerak) yang membuat segala sesuatunya lebih mudah dan tetap produktif bagi pelaku UMKM,” urainya.
Kemudian pelaku UMKM juga didorong untuk optimalisasi melalui E-katalog dan onboarding media sosial (medsos). Serta optimalisasi e-commerce lokal dan homogen, juga e-commerce global dan ekspor.
Selanjutnya dalam rencana pengembangan digitalisasi Koperasi dan UKM tetap mengacu berdasarkan literasi digital UMKM, kapasitas produksi, kualitas produksi, serta akses pasar. Karena itu peningkatan literasi digital KUMKM akan terus didorong untuk bertransformasi melalui ekositem digital.
“Target 30 juta UMKM harus onboarding digital, 500 koperasi digital dan kontribusi ekspor UMKM 20 persen. Artinya ditargetkan minimal 6,1 juta UMKM onboarding per tahun,” tandasnya. (*)
Editor : Redaksi
