KLIKJATIM.Com | Lumajang - Pemerintah Pusat memberikan bantuan untuk kerusakan rumah akibat gempa bumi di wilayah Jawa Timur (Jatim). Rincian bantuan senilai Rp 50 juta untuk rumah kategori rusak berat, Rp 24 juta rusak sedang dan Rp 10 juta rusak ringan. Bantuan tersebut di luar biaya pengerjaannya.
[irp]
Sedangkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang terdampak akan ditangani Kementerian PUPR. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo saat kunjungan di Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Minggu (11/4/2021).
Tidak hanya itu. Namun, Pemprov Jatim juga menerima bantuan dana siap pakai dari pemerintah pusat melalui BNPB RI sebesar Rp 1 Milliar dalam rangka percepatan penanganan bencana Gempa Bumi yang melanda wilayah Malang dan sekitarnya.
"Kami juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim yang didukung dari unsur-unsur TNI/Polri dan Badan SAR yang telah sigap memberikan bantuan kepada warga terdampak," imbuh Doni Monardo.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih dan siap untuk terus mengawal proses penyaluran bantuan kepada masyarakat di wilayah terdampak. "Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui BNPB. Pemprov Jatim tentunya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan beban para pengungsi dan korban gempa," ungkap Gubernur Khofifah.
Dijelaskan, bantuan senilai Rp 1 M tersebut diperuntukkan sebagai biaya operasional untuk dapur umum lapangan yang tersebar di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Untuk itu, dirinya juga menyebut bahwa bantuan ini akan sangat membantu dalam proses penanganganan kebencanaan saat tanggap darurat seperti sekarang.
“Pemprov Jatim telah bergerak cepat utamanya dalam penyaluran bantuan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Baik bersama Forkopimda Jawa Timur, Pemkab/Pemkot terdampak, BPBD, Tagana serta relawan lainnya,” tutur Khofifah.
Saat ini sedang dimaksimalkan inventarisasi dan identifikasi data pemilik rumah, bangunan fasum dan fasos yang terdampak serta divalidasi oleh tim yang dikordinasikan Bupati. Data tersebut akan diumumkan di balai desa atau tempat pengungsian agar segera terverifikasi, sehingga pengerjaannya bisa lebih cepat.
Selanjutnya untuk mempercepat agar terhindar dari kluster pengungsi Covid-19, maka BNPB juga menyiapkan bantuan tunggu hunian sebesar 500 ribu rupiah perbulan per rumah tangga. Uang ini bisa digunakan untuk sewa tempat tinggal sambil menunggu pembangunan rumah selesai. (nul)
Editor : Redaksi
