Penyerahan LHP kinerja ini dilakukan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, Selasa (22/12/2020).
Joko mengatakan, pemeriksaan kinerja SPBE dimaksudkan untuk menilai efektifitas pengelolaan SPBE di daerah. Pemeriksaannya ditekankan pada aspek tata kelola penyediaan layanan administrasi pemerintahan.
“Yakni meliputi empat hal antara lain, komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan SPBE, capaian pengembangan infrastruktur SPBE, capaian penyediaan dan pengembangan aplikasi dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta hasil monitoring evaluasi terhadap penerapan SPBE,” kata Joko.
Berdasarkan pemeriksaan, BPK mengapresiasi penyiapan infrastruktur SPBE di Banyuwangi yang dinilai sudah cukup memadai. BPK juga memberikan catatan dan rekomendasi terkait beberapa hal yang dinilai masih perlu mendapat perhatian. Misalnya, monev SPBE yang belum dilaksanakan secara menyeluruh, dan layanan administrasi pemerintah yang belum terintegrasi.
Banyuwangi sendiri, kata Anas, telah memiliki banyak inovasi yang mendukung terselenggaranya SPBE. Salah satunya, program Smart Kampung. Smart Kampung adalah prototype desa cerdas yang mendorong pelayanan desa berbasis teknologi informasi (TI). Saat ini, seluruh desa (189 desa) di Banyuwangi telah teraliri serat optik (fiber optic) dan bertransformasi menjadi Smart Kampung.
Saat ini seluruh desa di Banyuwangi sebanyak 189 desa telah menjadi Smart Kampung dan telah teraliri fiber optic. Begitu juga di semua OPD, 45 puskesmas, 25 kecamatan, dan 28 kelurahan. Semuanya telah terkoneksi menggunakan media wireless dan fiber optic.
Di masa pandemi covid-19, imbuh Anas, Smart Kampung sangat membantu daerah dalam melakukan verifikasi pendataan bansos. Semua data penerima bantuan yang sumbernya dari desa, di-input dalam sistem Smart Kampung untuk diolah sesuai kluster bantuan. Baik bantuan pusat, provinsi, maupun daerah.
“Data ini direkam by name, by address, by NIK. Sehingga kita jamin tidak akan ada penerima bansos ganda karena data akan tomatis tertolak jika orang yang bersangkutan sudah tercatat sebagai penerima salah satu skema bantuan,” terangnya. (hen)
Editor : Apriliana Devitasari
Bensin Eceran Langka, Antrean Pertalite di Sejumlah SPBU Sumenep Meningkat
KLIKJATIM.Com | Sumenep – Antrean kendaraan roda dua terlihat mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep, Selasa (…
Balon Udara yang Diduga Bermuatan Petasan Meledak di Atap Rumah Warga Gresik, Dua Orang Terluka Ringan
KLIKJATIM.Com | Gresik – Sebuah balon udara yang diduga membawa petasan meledak setelah jatuh di atas atap rumah warga di Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, K…
Polres Gresik Siagakan Pengamanan Suroan Agung 2026, Warga Diimbau Jaga Kondusivitas
KLIKJATIM.Com | Gresik – Polres Gresik memperkuat pengamanan menjelang pelaksanaan Suroan Agung 2026 yang bertepatan dengan peringatan Malam 1 Suro pada Selasa …
Pemprov Jatim Pastikan Prosedur Pembagian Kupon Jalan Sehat Sudah Diterapkan Dengan Baik
KLIKJATIM.Com | Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan J…
Lantik 10 Pejabat Baru, Menaker Yassierli Tekankan Penguatan K3 dan Tata Kelola Akuntabel
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi melantik sepuluh pejabat baru di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan…
Sambut Tahun Baru Islam 1448 H, Patra Logistik Gelar Santunan dan Doa Bersama Anak Panti Asuhan Nurul Iman Mentas
KLIKJATIM.Com | Jakarta – Menyambut momentum sakral Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, PT Patra Logistik…