APBD Sumenep 2026 Tembus Rp2,03 Triliun, Defisit Anggaran Ditutup dari Surplus Pembiayaan Daerah

KLIKJATIM.Com | Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, memproyeksikan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 mencapai angka fantastis, yakni Rp2,03 triliun lebih.

Meskipun pendapatan diproyeksikan mencapai Rp2,03 triliun lebih, rencana belanja daerah justru dipatok lebih tinggi, yakni sekitar Rp2,21 triliun lebih. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran ini mengakibatkan adanya proyeksi defisit anggaran sebesar Rp184,21 miliar.

Namun, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menjelaskan bahwa defisit tersebut tidak akan menjadi masalah. Defisit ini akan ditutup secara penuh dari surplus pembiayaan daerah dengan nilai yang sama.

Baca Juga : Pengemudi Tabrak Lari di Jenangger Ditangkap Polres Sumenep

“Nanti defisit itu akan tertutupi dari surplus di pembiayaan daerah sebesar Rp184,21 miliar lebih,” kata Bupati Fauzi, Kamis (9/10).

Bupati Fauzi merinci sumber utama pendapatan daerah tahun 2026:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp334,30 miliar lebih.
2. Transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sekitar Rp1,68 triliun lebih.
3. Pendapatan lain-lain yang sah senilai Rp10,75 miliar lebih.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, perhitungan surplus yang akan menutup defisit berasal dari:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp187,44 miliar lebih.
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,22 miliar lebih.

Dengan demikian, terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp184,21 miliar lebih, yang berfungsi sebagai penutup defisit anggaran.

Baca Juga ; Mobil MBG di Sumenep Jadi Kendaraan Dagang, Program Gizi Gratis Diduga Dicoreng

“Untuk pembiayaan daerah, proyeksi penerimaan sebesar Rp187,44 miliar lebih dan pengeluaran Rp3,22 miliar lebih atau surplus Rp184,21 miliar lebih,” terang Bupati Fauzi.

Bupati Fauzi berharap agar pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2026 dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, yakni hingga 21 Oktober 2025.

“Setelah penyampaian nota keuangan oleh bupati, tahapan berikutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan tersebut,” jelasnya.

Baca Juga : Mesin Pengolah Sampah DLH Sumenep Mandek, Kerja Sama dengan PT SBI Tertunda

Menurutnya, rancangan APBD tahun depan diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus menjadi pendorong pembangunan strategis di berbagai sektor, terutama pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (yud) 

Editor : Hendra