KLIKJATIM.Com I Lamongan - Diaspora Muda Lamongan mengadakan kegiatan seminar daring (Webinar) Vol. 11 bersama Komisi VII DPRRI, Dyah Roro Esti Widya Putri dan Hilda Farida (Wakil Ketua Umum Diasda Lamongan). Acara ini mengambil tema “Peran Pemuda untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19”.
[irp]
Sedikitnya 28 organisasi kepemudaan dan NGO yang concern terhadap isu terkait serta didukung oleh 16 media partner, salah satunya klikjatim.com.
Acara dibuka dan diawali dengan sambutan dari Abdul Jalil, Ketua Umum Diaspora Muda Lamongan. Jalil mengapresiasi pemateri dan peserta yang hadir dalam kegiatan webinar mengenai SDGs. Pria yang akrab disapa Abil ini juga memberikan motivasi kepada teman-teman muda pentingnya berinovasi dan membuat terobosan terbaru, sebagai peran pemuda dalam membangun daerah untuk mendukung berbagai sektor di tanah kelahirannya.
Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan, program SDGs telah menjadi kesepakatan pembangunan gobal termasuk di Indonesia, yang dikenal dengan istilah agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Program ini disahkan pada 25 September 2015 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh 193 kepala negara, termasuk Indonesia.
Ada sebanyak 17 poin SDGs, namun anggota DPR RI ini memaparkan SDGs no 7 dan 13 yang termasuk dalam fokus kinerja di Komisi VII, yakni salah satunya di bidang energi dan lingkungan hidup. Membahas terkait energi, di Indonesia energi baru dan terbarukan (EBT) sedang digalakkan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2050, Kabupaten Lamongan dan Gresik masuk ke dalam 9 Kabupaten di provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi industri. Sehingga membutuhkan banyak energi. Namun, untuk memenuhi kebutuhan energi di kawasan industri tersebut, masih banyak penggunaan sumber energi yang berasal dari batu bara yang kurang ramah lingkungan.
Baca juga: Wadahi Kreativitas Siswa, SMP YIMI Gresik Sukses Gelar Spesmi’s Got Talent 2026
Saat ini data prosentase sumber energi yang berasal dari gas bumi masih jauh lebih besar dibanding dengan EBT, yang mana bauran EBT di Jawa Timur hanya sebesar 4,86%. Tentu fakta ini sebagai alasan perlu adanya energi terbarukan. Topik EBT menjadi salah satu RUU yang didukung dan masuk prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) oleh DPR RI. Gagasan bersama dengan pemerintah dan atas masukan berbagai pihak nantinya akan ditranslasi menjadi UU dan menyesuaikan daerah masing-masing. Karena negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, berbeda wilayah berbeda potensi dan kebutuhan.
Dia juga menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 ini ada beberapa faktor penghambat dalam mengimplementasikan SDGs. Di antaranya dikarenakan realokasi anggaran, peningkatan produksi sampah plastik dari sektor medis yang mengancam lingkungan, dan penurunan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi investasi, termasuk investasi dalam proyek SDGs.Sedangkan faktor pendukung implementasi SDGs antara lain peningkatan kemajuan dan pemanfaatan teknologi komunikasi, serta sebagai momentum perubahan paradigma dan untuk pemulihan hijau (green recovery) pasca Covid-19. Pembangunan ke depan setelah pandemi berlalu harus memperhatikan faktor lingkungan dalam perencanaan dan implementasinya, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan sebagainya.
Pemateri kedua, Hilda Farida mengungkapkan, peran pemuda dalam dunia pertanian yang kaitannya terhadap penerapan SDGs. Berbicara tentang SDGs tentu tidak terlepas dengan upaya menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, sehingga memperoleh kehidupan yang layak, kesehatan yang baik, dan dapat mencapai kesejahteraan.
Baca juga: Sidang Kredit Pensiun di BRI Sumenep: Keterangan Saksi Saling Berseberangan
Dalam sejarah revolusi hijau, Indonesia pernah swasembada beras tahun 70-an dengan jalan meningkatkan produksi melalui penggunaan pupuk sintetis. Padahal di negara lain sedang gencar-gencarnya meninggalkan pupuk sintetis karena dianggap tidak baik untuk kesehatan.
Padahal di setiap wilayah Indonesia makanan pokoknya berbeda tapi proyek swasembada pangan dari pemerintah menyebabkan masyarakat meninggalkan makanan lokal. Sehingga ada persepsi bahwa jika tidak punya beras atau tidak makan nasi maka dianggap miskin. (bro)
Editor : Wahyudi