Menkominfo Minta Pemerintah Pusat, Daerah Serta BUMN Beriklan di Media Lokal

KLIKJATIM.Com | Jakarta -  Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meminta membelanjakan iklan ke media terutama media lokal hingga akhir tahun. Selain itu, Kemenkominfo sedang menyiapkan pos anggaran belanja iklan untuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC- PEN).

[irp]

Baca juga: Kado May Day 2026: Presiden Prabowo Umumkan Perlindungan Menyeluruh, Tetapkan Marsinah Pahlawan Nasional

Menkominfo Johnny G Plate mengatakan, belanja iklan ini nantinya dilakukan melalui media nasional maupun lokal hingga akhir tahun. Langkah ini juga bagian upaya pemerintah memberikan insentif kepada media yang terdampak pada masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan tujuh insentif.

"Salahsatu diantaranya mengintruksikan agar semua kementerian mengalihkan anggaran belanja iklannya, utamanya iklan layanan masyarakat kepada media lokal," kata Jhony G Plate.

Disebutkan, Kominfo sedang menyiapkan Media Placement untuk KPC PEN melalui media nasional dan lokal sampai Desember 2020. Ini sudah disepakati antara Menteri BUMN (KPC PEN), Menkeu sebagai BUN (Bendahara Umum Negara) dan Menkominfo. Belanja iklan melalui media ini nantinya akan dianggarkan melalui realokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN 2020 sektor Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Baca juga: Borong 11 Penghargaan, Jawa Timur Kukuhkan Diri Sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional pada EPPD 2025

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR mendorong pemerintah memberi perhatian lebih terhadap keberlangsungan media di masa pandemi Covid-19. Ia berharap pemerintah baik lembaga-lembaga pemerintah maupun kementerian mempunyai kebijakan afirmatif belanja media.

Sebab, adanya pandemi Covid-19 membuat pendapatan perusahaan menurun dan berpengaruh dalam anggaran belanja media. Hal ini juga mengancam keberlangsungan industri media dan produk media tersebut.

Baca juga: Bukti Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Kabupaten Lamongan Sabet Penghargaan Nasional "Top Regency in Agro-Maritime Food Hub

"Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus di dukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media," katanya.

Menurut Ali, beban biaya yang dikeluarkan perusahaan media untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik semestinya dapat diringankan oleh pemerintah. Hal ini semata-mata demi menyokong produk informasi yang kredibel bagi publik. (hen)

Editor : Wahyudi