KLIKJATIM.Com | Surabaya--Sebanyak 20 orang perwakilan dari Aliansi Driver Nusantara mendatangi Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Mereka menuntut rapid test bagi para driver digratiskan.
“Kami meminta agar tidak dibebani biaya rapid test, misalnya sebagai salah satu syarat untuk menyeberang dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk Bali,” kata salah satu driver, Supri.
Baca juga: Apresiasi Perjuangan Atlet, KONI Sampang Guyur Reward bagi Peraih Medali Porprov Jatim 2025
[irp]
Menurut Supri sebenarnya driver bersedia atau tidak keberatan melakukan rapid test. Namun yang berat bila dikenakan biaya rapid test. Karena biaya tes ini ada yang Rp. 280 ribu bahkan lebih.
“Ini yang membebani kami melihat penghasilan kami apalagi di tengah pandemi seperti ini dapat order saja sudah Alhamdulillah. Kami harap pemerintah bisa memberikan solusi terkait hal ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya telah beredar Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 10925 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19 dan SE Gubernur Bali Nomor 11525 Tahun 2020 tentang Persyaratan Administrasi Tambahan Bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Pada Pintu Masuk Wilayah Bali.
[irp]
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak yang menerima audiensi itu mengatakan, Gubernur Khofifah telah mengirimkan surat kepada Mendagri, berisi permintaan adanya evaluasi kembali terhadap Surat Edaran (SE) yang diterbitkan oleh Gubernur Bali.
Perjalanan para awak kendaraan barang ini adalah tergolong perjalanan komuter yang di SE Nomor 9/2020 Gugus Tugas Nasional tidak mewajibkan adanya persyaratan Rapid Test tetapi cukup dengan alat pengukur suhu badan Thermo Gun. “Kecuali yang suhu badannya terdeteksi lebih dari 38°C, baru dilakukan pemeriksaan medis,” jelas Emil, Jum'at (10/7/2020).
[irp]
Emil juga berharap, segera ada kejelasan terkait mahalnya harga rapid test mandiri yang tidak sesuai dengan batas tarif yang ditetapkan Kemenkes. Kedepan sedang dikembangkan rapid test buatan dalam negeri, dimana Jawa Timur turut berpartisipasi melalui RSUD dr. Soetomo dan Unair yang bekerjasama dengan BPPT serta jejaring perguruan tinggi.
[irp]
“Kami harap ini bisa jadi solusi terkait rapid test supaya biayanya bisa lebih ditekan,” terangnya. (rtn)
Editor : Redaksi